 |
| Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Selenggarakan Dialog Komunikasi Politik Bagi Masyarakat acara di buka Direktur Politik Dalam Negeri La Ode Ahmad di Jakarta, 17/10/19. Acara yang memaparkan demokrasi dan berpolitik bagi masyarakat. Sonny /Tajuknews.com/tjk@10/2019. |
Tajuknews.com, Jakarta - Pembangunan politik di era Presiden Jokowi terus di galakkan di berbagai bidang sektor politik khususnya politik bagi masyarakat dan menunjang stabilitas politik melalui pendidikan dari segi etika dan budaya poltik, Cakupan pendidikan berpolitik itu semua dari tingkatan masyarakat bawah RT atau RW yang merupakan elemen masyarakat dari berbagai kalangan dan memiliki hak berpolitik.
Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Meyelenggarakan "Dialog Kmunikasi Politik Bagi Masyarakat" sebagai lembaga yang mengayomi tata cara berpolitik berhubungan dengan partai-partai politik di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dialog yang dihadiri Direktur Politik Dalam Negeri , La ode Ahmad , "mengatakan bahwa kita melalui perjalanan pesta demokrasi dengan aman dan damai ini semua telah dilakukan semenjak dalam pemilihan kepala daerah dari tahun 2005 dari mulai tingkat Walikota, Kabupaten dan tingkat Provinsi diberbagai daerah. semua harus kita jaga dengan merawat kebangsaan kita mulai dari hasil pemilihan sampai dengan pelantikan selesai, " Ucap La Ode Ahmad di Le Grandeur Hotel Jakarta, 17/10/19.
 | |
|
"Dalam perpektif politik bangsa Indonesia oleh Dunia telah disebut sebagai negara yang berdemokrasi yang matang dalam menyelenggarakan Pemilu, selain dari regional maupun nasional baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah menunjukan kemajuan hasil positif. Semua di negara-negara itu menggiring pemerintahan negara yang berdemokrasi dan memilih pemilihan umum secara langsung, ada negara berdemokrasi tetapi tidak memilih secara langsung, "Ujar La Ode.
Dari hasil pemilu 2019 kemarin dan insha Allah akan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 Ir. Joko Widodo dan K.H Maaruf Amin ini hasil dari pemilu yang sangat demokratis. Di dalam berpolitik kita harus bijak menyikapi peranan media sosial yang di mengerti para masyarakat tentang adanya berita Hoax, bahaya radikal serta ajaran dan ujaran kebencian, yang akhir-akhir terus merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan saya rasa semua itu telah diatur dalam Undang-undang pemilu, " tegasnya.
 | |
|
"Pilkada 2020 saya berharap semua publik dapat mengetahui undang-undang ini telah mencapai kemajuan aspirasi yang mendukung pilkada ini, Republik ini sudah begitu berbuat dan dalam melakukan kegiatan secara induvidu maupun kelompok dalam memberikan suatu pendapat dan berkeyakinan. Namun dalam berpendapat itu sekiranya menghormati hak-hak yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Dialog ini dikemas dengan diskusi yang menarik sebagai narasumber, Pengamat Media Massa Zulfikri D Jakub, Dirinya menggarusbawahi, secara konseptual partisipasi politik warga, baik secara formal maupun informal pers akan memunculkan pemerintahan yang cerdas, bijaksana, dan bersih.
"Dengan berpartisipasi aktif, warga bisa mengontrol kinerja pemerintah, sehingga muncul mekanisme check and balance, kontrol terhadap kekuasaan, maupun masyarakat sendiri," Cetusnya.
 | |
|
"Partisipasi politik ini pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Aspirasi politik warga ini tentu perlu menjadi konsernya bersama demi menciptakan alam demokrasi yang kondusif dalam setiap pelaksanaanya," Pungkasnya.
Sonny/Tajuknews.com/tjk@10/2019.
Sonny/Tajuknews.com/tjk@10/2019.
