Tajuknews.com, Jakarta. -Dalam pertemuan G20, pertemuan antara pejabat tinggi Indonesia dan china berhasil membuat kesepakatan menyeluruh tentang program investasi china di Indonesia khususnya proyek OBOR.
Ada tiga hal yang disepakati ,
Pertama, skema pembiayaan tidak melibatkan goverment guarantee. Artinya tidak ada resiko fiskal terhadap APBN.
Kedua, pemerintah china akan memberikan insentif kepada dunia usaha nya dalam bentuk bunga murah untuk berinvestasi di Indonesia.
Ketiga, china akan melibatkan BUMN nya untuk program B2B dengan BUMN Indonesia.
Mengapa china setuju ? Karena selama era Jokowi sistem B2B itu sudah dipelajari dan dicoba china untuk beberapa proyek, ternyata aman dan menguntungkan.
Bahkan di jadikan model bagi china untuk mengatasi bisnis OBOR yang macet seperti di Bangladesh dan Afrika.
Setelah itu investasi China khususnya proyek Obor akan Dikebut di Indonesia,
Namun oleh sebagian elite politik dan pengusaha Di Sikapi dengan Sinis," Mengapa," ujar Dion.M Pengamat Transportasi yang telah kegiatan di Jakarta, 5/7/19.
"Karena kalau skema B2B diterapkan, ya tidak ada uang APBN, Ini murni swasta. Praktis kegiatan Investasi tidak banyak melibatkan pimpro dan anggaran yang menjadi otoritas pemerintah
Apalagi proyek china tidak ada melibatkan jaminan pemerintah. “ kalau hanya kerja tanpa kita kebagian uang, ngapain”, ujar Dion.
"Nah yang tidak suka Investasi china di Indonesia ini adalah para ASN, elite politik dan Pemda.
Berbeda dengan investasi dari Jepang, Eropa , AS dimana ada jaminan dari pemerintah. Sehingga melibatkan pembahasan di DPR dan penanganan dari birokrasi. Disitu uang mengalir kekiri dan kekanan, keatas dan kebawah
Apa perbedaannya dengan era sebelum Jokowi.
Ayo kita simak perbedaan investasi china dulu sebelum era Jokowi. Ada dua skema,Pertama, "Dulu swasta nasional bisa bertindak sebagai rente. Anda cukup keluarkan biaya untuk dapatkan proyek dengan mengendalkan kedekatan dengan elite politik dan pejabat terkait. Setelah semua izin terpenuhi, anda bisa lepas saham kepada investor china. Tentu anda akan dapat Good Will fee untuk menutupi biaya loby dan plus saham Good Will tanpa setor modal.
Umumnya Good Will fee itu sebesar 5% dari nilai Proyek. Kalau proyek Rp 1 triliun maka fee untuk anda sebesar Rp 50 Millar. Itu belum termasuk saham Good Will sebesar 10% tanpa setor.
Untuk Kedua, "Dulu china memberikan bantuan dana ke Indonesia melalui skema inkind loan. Yang menentukan proyek adalah pemerintah. Kontrakror dan barang dari china. Artinya china kasih proyek jadi bukan uang dan setelah proyek jadi maka itu dicatat sebagai pinjaman pemerintah Apa yang terjadi?
Terjadi konspirasi antar prinsipal yang ditunjuk pemerintah china dengan pimpro proyek di Indonesia. Pimpro memilih barang KW rendah agar ada kelebihan dana Proyek yang bisa dibagi. Itu terjadi dengan pengadaan pembangkit listrik, pesawat terbang dan lain- lain," tuturnya.
Nah itu dulu.
Sekarang beda, "Sekarang era jokowi tidak bisa lagi, Pengusaha Rente yang modal loby udah tidak bisa,
Mengapa.
"Saham tidak bisa dilepas sebelum financial closing dan proyek selesai dibangun, Nah mana ada investor mau keluar uang kalau engga ada saham yang mereka kuasai terlebih dahulu. Jadi engga mungkin lagi ada pengusaha rente yang bagi bagi uang ke pejabat.
Kemudian, pemerintah Jokowi menutup skema inkind loan. Kita sudah menerapkan eprocurement dan pengawasan KPK sejak tender dilakukan. Jadi engga ada lagi peluang pejabat mau bancakin anggaran proyek lewat mark up,
Gaung ketidak sukaan para pejabat level madia & elite politik itu menjadi amunisi bagi oposisi untuk menyerang Jokowi, "ungkapnya
"Padahal skema investasi china era Jokowi dasarnya bukan penjajahan tetapi Kerjasana tanpa hutang apapun".
Berbeda dengan investasi dari negera lain dengan skema hutang dimana pemerintah harus mengeluarkan goverment Bond sebagai collateral
Sentimen anti china akan tetap berlangsung di periode kedua Jokowi ini. Tinggal bagaimana Jokowi menjamin kepastian hukum agar investor nyaman. Karena sebetulnya anti china ini bukan suara rakyat banyak tapi " Suara Kelas Menengah" yang tidak kebagian cipratan dari mega proyek.
Benar dan sudah bagus hanya kurang sempurna yaitu juga harus melibatkan pekerja-pekerja nasional yang mampu, terutama melibatkan penduduk setempat, juga Pondok- pondok Pesantren yang mempunyai lulusan sampai tingkat Sarjana atau Kejuruan.
"Oleh karena itu mulai sekarang sudah saatnya Indonesia membangun Sumbet Daya Manusia yang kuat. Seperti contoh Perguruan tinggi ITS membuka jurusan baru dan Internasional dimana 60% praktek 40% di bangku kuliah.
Kita yakin di era 5 tahun mendatang dibawah Jokowi dan Ma'aruf Amin Indonesia akan Maju dan Semoga," pungkas Dion
Dan akhirnya rakyat yang mengerti pemimpin nya akan menyadari apa yang telah dilakukan untuk membangun negeri secara bersama-sama dan menghargai dalam mencapai persatuan Indonesia," ujar Toti.
Bahwa perlu di ingat tidak semua mengandalkab uang luar negeri dan semua yang di bangun melalui infrastruktur jalan - jalan Tol , Bandara, Dermaga dan Pelabuhan melalui Anggaran uang dikelola oleh negara, "ujarnya.
Sonny/tajuknews.com
