 |
| Prof. DR. Irwannur Latubual, M.M, MH, Ph.D Ketua Umum LN PKRI dalam sesi foto di Jakarta, 13/9/19. Saya sangat mendukung dengan apa yang suda ditetapkan DPR dan Pemerintah dengan ketentuan Undang-undang dasar, agar KPK bekerja secara profesional. Foto : Sonny /Tajuknews.com/tjk@09/2019. |
Tajuknews, Jakarta. - Hubungan Lembaga KPK dan DPR RI masih berlangsung hangat terkait dengan pemilihan Ketua KPK yang baru , yang telah di ketuk DPR RI dan telah ditentukan dengan hadirnya 5 Komisioner baru KPK yang sesuai dengan aturan undang-undang negara melalui Pemerinta dan DPR RI. Banyak pendapat bahwa KPK telah dilemahkan namun itu sebagai proses demokrasi yang semakin dewasa menentukan bangsa Indonesia memberantas Korupsi.
5 Komesioner yang sudah diputuskan DPR itu ,sudah menjadi bagian proses demokrasi anak bangsa yang terpilih dan saya rasa DPR RI lebih paham dan pemerintah dalam hal ini Presiden yang mengajukan para calon KPK dan sudah diputuskan melalui DPR dan itu sudah melalui penseleksian foting sangat luar biasa kemudian dari pada itu bawa mereka anak bangsa yang terpilih semoga kedepannya KPK menjadi yang terbaik, " Ujar Prof. DR. Irwannur Latubual, M.M, M, Ph.D, ketika di wawancarai Tajuknews.com, di Jakarta, 13/9/19.
5 Komesioner yang sudah diputuskan DPR itu ,sudah menjadi bagian proses demokrasi anak bangsa yang terpilih dan saya rasa DPR RI lebih paham dan pemerintah dalam hal ini Presiden yang mengajukan para calon KPK dan sudah diputuskan melalui DPR dan itu sudah melalui penseleksian foting sangat luar biasa kemudian dari pada itu bawa mereka anak bangsa yang terpilih semoga kedepannya KPK menjadi yang terbaik, " Ujar Prof. DR. Irwannur Latubual, M.M, M, Ph.D, ketika di wawancarai Tajuknews.com, di Jakarta, 13/9/19.
"Sangat mendukung dengan apa yang sudah ditetapkan DPR dan
Pemerintah dengan ketentuan Undang-undang dasar, agar KPK bekerja secara
profesional
Adanya protes yang berlangsung di kantor KPK , "saya pikir itu
proses demokrasi yang biasa bagi dinamika politik bangsa apa yang tertuang
dengan undang-undang negara pemerintah
maupun KPK , jadi apa yang diputuskan DPR sesuai dengan prosedur.
Proses demokrasi hal yang biasa
antara yang pro dan lawan, yang jelas segera dibenahi
Jadi itu memang benar bahwa daerah
Timur Indonesia sangat rawan korupsi, situasi nya dengan wilayah nya
kecil-kecil sekaligus potensi ekonomi yang cukup bagus, rawan korupsi disana,
semoga pimpinan baru KPK ini saya berharap bisa menyelsaikan korupsi –korupsi disana,
termasuk Kabupaten Buru disana banyak korupsi di sana, " Ucapnya.
Kemarin ada demo di Kabupaten Buru
disana kalau mereka yang melanggar aturan harus ditindak, yang artinya bahwa KPK
belum bisa menangani di Indoensia Timur, “iya kalau saya melihat seperti, “ Ujarnya.
 | |
|
Termasuk Maluku dan Papua, “ saya berharap korupsi-korupsi di Maluku dan
Papua dapat terselesaikan terutama di Kabupaten Buru harus segera ditindak.
Pro kontra polemik Revisi Undang –undang
KPK , "Saya pikir proses itu berdasarkan hasil analisa berbagai pakar ya sudah
tentu, Pemerintah dan DPR mempunyai kotmitmen dalam membuat suatu undang –undang
terkait tuntutan dan perkembangan zaman jadi setelah kita lihat, tapi yang
jelas bahwa kepentingan negara itu lebih baik dari kepentingan umum tentang
revisi itu.
"Kalau memang ada beberapa point
yang terkait dengan OTT , tapi OTT itu kan program dari Pak Jokowi dan itu
harus dikuatkan, dan kalau memang ada unsur – unsur yang melemahkan itu kita
lebih sabar dan lebih kuat, “ pungkasnya.
Intinya kalau untuk membesarkan KPK oke, tapi untuk
melemahkan KPK jangan, kami di dewan adat setuju untuk mengkuatkan.*Sonny /Tajuknews.com/tjk@09/2019.
