|

Prof. DR. Irwannur Latubual, M.M, MH, Ph.D, " Intinya Untuk Membesarkan KPK Oke, Tapi Untuk Melemahkan KPK Jangan"

Prof. DR. Irwannur Latubual, M.M, MH, Ph.D Ketua Umum LN PKRI dalam sesi foto di Jakarta, 13/9/19. Saya sangat mendukung dengan apa yang suda ditetapkan DPR dan Pemerintah dengan ketentuan Undang-undang dasar, agar KPK bekerja secara profesional. Foto : Sonny /Tajuknews.com/tjk@09/2019.


Tajuknews, Jakarta. - Hubungan Lembaga KPK dan DPR RI masih berlangsung hangat terkait dengan pemilihan Ketua KPK yang baru , yang telah di ketuk DPR RI dan telah ditentukan dengan hadirnya 5 Komisioner baru KPK yang sesuai dengan aturan undang-undang negara melalui Pemerinta dan DPR RI. Banyak pendapat bahwa KPK telah dilemahkan namun itu sebagai proses demokrasi yang semakin dewasa menentukan bangsa Indonesia memberantas Korupsi. 

5 Komesioner yang sudah diputuskan DPR itu ,sudah menjadi bagian proses demokrasi anak bangsa yang terpilih dan saya rasa DPR RI lebih paham dan pemerintah dalam hal ini Presiden yang mengajukan para calon KPK dan sudah diputuskan melalui DPR dan itu sudah melalui penseleksian foting sangat luar biasa kemudian dari pada itu bawa mereka anak bangsa yang terpilih semoga kedepannya KPK menjadi yang terbaik, " Ujar Prof. DR. Irwannur Latubual, M.M, M, Ph.D, ketika di wawancarai Tajuknews.com, di Jakarta, 13/9/19.

"Sangat mendukung dengan apa yang sudah ditetapkan DPR dan Pemerintah dengan ketentuan Undang-undang dasar, agar KPK bekerja secara profesional
Adanya protes yang berlangsung di kantor KPK , "saya pikir itu proses demokrasi yang biasa bagi dinamika politik bangsa apa yang tertuang dengan undang-undang negara  pemerintah maupun KPK , jadi apa yang diputuskan DPR sesuai dengan prosedur.

Proses demokrasi hal yang biasa antara yang pro dan lawan, yang jelas segera dibenahi
Jadi itu memang benar bahwa daerah Timur Indonesia sangat rawan korupsi, situasi nya dengan wilayah nya kecil-kecil sekaligus potensi ekonomi yang cukup bagus, rawan korupsi disana, semoga pimpinan baru KPK ini saya berharap bisa menyelsaikan korupsi –korupsi disana, termasuk Kabupaten Buru disana banyak korupsi di sana, " Ucapnya.

Kemarin ada demo di Kabupaten Buru disana kalau mereka yang melanggar aturan harus ditindak, yang artinya bahwa KPK belum bisa menangani di Indoensia Timur, “iya kalau saya melihat seperti, “ Ujarnya.


Prof. DR. Irwannur Latubual, M.M, MH, Ph.D Ketua Umum LN PKRI dalam sesi foto di Jakarta, 13/9/19. Saya sangat mendukung dengan apa yang suda ditetapkan DPR dan Pemerintah dengan ketentuan Undang-undang dasar, agar KPK bekerja secara profesional. Foto : Sonny /Tajuknews.com/tjk@09/2019.


Termasuk Maluku dan Papua, “  saya berharap korupsi-korupsi di Maluku dan Papua dapat terselesaikan terutama di Kabupaten Buru harus segera ditindak.

Pro kontra polemik Revisi Undang –undang KPK , "Saya pikir proses itu berdasarkan hasil analisa berbagai pakar ya sudah tentu, Pemerintah dan DPR mempunyai kotmitmen dalam membuat suatu undang –undang terkait tuntutan dan perkembangan zaman jadi setelah kita lihat, tapi yang jelas bahwa kepentingan negara itu lebih baik dari kepentingan umum tentang revisi itu.

"Kalau memang ada beberapa point yang terkait dengan OTT , tapi OTT itu kan program dari Pak Jokowi dan itu harus dikuatkan, dan kalau memang ada unsur – unsur yang melemahkan itu kita lebih sabar dan lebih kuat, “ pungkasnya.
Intinya kalau untuk membesarkan KPK oke, tapi untuk melemahkan KPK jangan, kami di dewan adat setuju untuk mengkuatkan.

*Sonny /Tajuknews.com/tjk@09/2019.
Komentar

Berita Terkini