|

DR. Jhon N Palinggi, "Tentang Pemberantasan Korupsi Saya Bisa Menangis 1 Tahun Pikirkan Kehilangan Uang Negara"

DR. Jhon  N. Palinggi, MBA , Praktisi Hukum , Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Dikantornya, 13/9/19. Jhon Palinggi aprisiasi terhadap pemilihan KPK yang di seleksi Presiden dan DPR RI. 
Foto : Sonny / Tajuknews.com/tjk@09/2019.



Tajuknews.com, Jakarta. - Munculnya 5 nama Pimpinan KPK yang telah disetujui DPR RI telah menimbulkan berbagai macam pernyataan dari para Praktisi Hukum maupun para Aktifis , LSM, Partai Politik serta masyarakat Indonesia umumnya. ini merupakan proses demokrasi bagi bangsa dalam memberikan kedewasaan dalam menentukan pemilihan yang diatur undang- undang. Untuk itu  KPK sebagai benteng dari segala keserakahan pejabat publik butuh dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

Proses munculnya 5 nama ini kita lihat bahwa panitia seleksi bekerja dengan sangat keras dan sangat lelah dengan saya meliat menseleksi 400 lebih orang lembaga kemudian masuk tahapan 40 dan 20 sangat lelah,  kemudian masuk ketahapan seleksi kesehatan menjadi 20 dan uji publik sudah dilalui dan diserahkan ke Bapak Presiden, dan memilih 10 0rang dan diserahkan ke DPR RI , selanjutnya DPR RI juga cukup keras untuk menentukan siapa di antara 10 bakal calon yang layak untuk pemimpin KPK dan ternyata dari 10 itu sudah ditentukan 5 yang dipandang oleh DPR sangat over atau  sangat layak untuk pemimpin KPK, " Ujar Praktisi Hukum DR. Jhon N Palinggi, MBA di kantornya, Jakarta, 13/9/19. ketika di wawancara Tajuknews.com.



"Pada saat ini juga sudah di pilih juga ketua nya Pak Firli, sejak proses rekrutment sampai sekarang gelombang protesnya banyak sekali menurut saya, “ apapun yang dihasilkan di DPR bagaimana pun itu adalah suatu proses yang telah dilalui sesuai dengan proses undang-undang yang berlaku bahwa semua ada protes apa saya kira ini adalah dinamika demokrasi yang benar dan di Dalam Demokrasi kita ini sedang belajar yang sedang berdemokrasi terbaik apapun yang kita inginkan kita catat betul atau bagaimana , kadang kadang kita bicara ingin murni betul kehidupan ini bersih terkadang kita lupa bahwa kita sendiri kotor, " tutur John.

Jadi sebetulnya apapun yang telah diputuskan oleh DPR, “ kalau saya berpendapat bagaimana kalau kita hargai hasil ini dalam proses pemimpin KPK nanti akan terlihat sebetulnya. Dengan perumpamaan buah akan terlihat buahnya dengan sangat hati hati 5 orang yang telah dipilih dan mereka orang yang sangat hebat, kita akan lihat apakah dia punya kerja atau gimana itu mungkin yang dipikirkan dan jangan sampai kita hanya penentuan pimpinan baru KPK ini terus pecah, "jelasnya.



DR. Jhon  N. Palinggi, MBA , Praktisi Hukum , Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Dikantornya, 13/9/19. Jhon Palinggi aprisiasi terhadap pemilihan KPK yang di seleksi Presiden dan DPR RI. 
Foto : Sonny / Tajuknews.com/tjk@09/2019.


"Sebagai anak bangsa jangan seperti itu masih ada hal yang dibutuhkan , yang terpenting kita bagaiamana kita bersatu untuk mendukung program pembangunan kita keluar dari yang masalah yang sekarang ". 

Saya juga merasa ada yang tidak sulit saya pahami kalau sampai pegawai KPK itu melawan pemimpin KPK bahkan saya dengar itu ada beda pendapat, karna bukan kalau bukan seorang pemimpin dengan bawahan diperlukan loyalitas harus mengormati , dan menghormati pimpinan dan bekerja secara profesional  kalau tidak ada hormat dalam rumah akan ada penderitaan yang akan muncul, bukan tidak akan mungkin yang tidak hormat ini akan menerima resiko yang tidak diharapkan , jadi saya kira kenapa orang mesti seperti itu orang yang menjadi pemimpin dan itu dia telah menyalahi hidupnya untuk dibunuh sebenarnya, " ucapnya.

"Negara tidak bisa melihat hal itu sebagai ancaman, bagaimana itu terjadi di instalasi lain, terus dimana struktur kewibawaan Pemerintah,  terus orang tidak akan seperti itu. Di negara ini kita tidak bisa kita memaksakan sendiri tetapi menggunakan pikiran pikiran mu yaitu undang-undang yang mengatur".


“Saya bisa memahami yah mungkin ada sesuatu yang kurang tapi bagaimana memahami kekurangan itu agar kita bisa mengkontribusi bagi negara, terutama pemberantasan korupsi , saya juga termasuk orang yang bisa menangis dan 1 tahun untuk memikirkan kehilangan uang negara yang begitu banyak perbuatan perilaku yang dimana orang –orang yang kita hargai, orang –orang yang elit, orang-orang yang kita harapkan yang ternyata pencuri itu yang membuat apapun produk ini dan biarkan mereka bekerja dan kita lihat, “ ujarnya.



DR. Jhon  N. Palinggi, MBA , Praktisi Hukum , Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Dikantornya, 13/9/19. Jhon Palinggi aprisiasi terhadap pemilihan KPK yang di seleksi Presiden dan DPR RI. 
Foto : Sonny / Tajuknews.com/tjk@09/2019.


Karena bukan pengharapan kita semua supaya uang negara aman, supaya pembangunan jalan dan supaya rakyat kita ini bisa terlibat. Undang-undang KPK ini juga telah pernah bergulir , dulu juga sampai sekarang, tapi apapun dari konten undang-undang KPK itu mari ita selesaikan proses yang ada sambil memberi yang ada, kita memaksakan pikiran.

Tidak memaksakan ide dan gagasan pikiran kita di masukan nanti digodok dengan undang –undang beserta Presiden untuk memikirkannya, mana yang terbaik kalau kita memiliki Presiden dan juga di sana ada pembantunya kita juga menghormati tapi sambil memberi saran pendapat dan usulan-usulan, proses dari Presiden dan juga DPR bagaimana antara Presiden dan DPR bagaimana hasilnya.

Semua orang harus sama di mata hukum untuk mentaatinya, banyak orang bicara secara filter sekali dan sangat hebat bicara Undang-undang dan seolah- olah dari katanya itu pedas sekali serampang idenya dan ini salah, “ tidak punya rasa hormat dari proses demokrasi bukan negara yang baik tapi kalau ada yang kurang dari situ, itu merupakan bagian-bagian yang memang kita jalani karena selama ini kita tidak sepaham , tapi taruhannya adalah Pemerintah sekarang akan di uji dengan Legislatif dan dengan tentang keputusan pemimpinan KPK yang dipinang DPR akan di uji, itu namanya pengawasan rakyat
Pengawasan rakyat yang melalaui DPR RI tapi ada pengawasan media yang sangat dibutukan negara tanpa media tidak ada namanya proses demokrasi, "pungkasnya.

Sonny/Tajuknews.com/tjk@09/2019.


Komentar

Berita Terkini