Pertamina Terlena Gadaikan Hidup Orang Banyak

Diskusi publik Atau diskusi Webinar zoom yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara dalam mendengarkan diskusi tentang (IPO) Initial Public Offering Subholding di Jakarta ,15/08/2020. Dalam hal ini publik dapat transparan mengetahui kisruh di PT Pertamina. ©Sonny/ Tajuknews.com/tjk/08/2020.

TAJUKNEWS.COM, Jakarta. - Rencana PT. Pertamina melakukan Initial Public Offering (IPO) subholding yang akan masuk ke bursa saham telah menuai beragam komentar dari berbagai kalangan ekonomi, politik dan hukum ini menjadi kecaman publik apa yang telah terjadi di tubuh usaha berplat merah ini.

"Beberapa Serikat Pekerja Pertamina melakukan Demonstrasi menolak rencana Menteri BUMN dan Dirut Pertamina tersebut. Diantaranya Serikat Pekerja Pertamina Unit Pemasaran III (SPPUpms III),Serikat Pekerja Pertamina EP, Serikat Pekerja Pelaut Pertamina,dan lain-lain.

Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual Initial Public Offering (IPO) subholdingnya ke berbagai saham Asia Tenggara, Kebijakan pemerintah yang dimotori Menteri BUMN (Erick Thohir) ini menciptakan kontroversi, tidak hanya dari internal Pertamina, namun juga penolakan dari sebagian publik, " ini yang telah terjadi di tubuh Pertamina, " Ujar Marwan Batubara dalam gelaran Diskusi publik oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara melalui Diskusi webinar Zoom turut hadir Rocky Gerung pengamat Politik, Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (SPPB) Marcellus Hakeng, Ichsanuddin Noorsy pengamat Politik Ekonomi, dan Refly Harun Pengamat Hukum Tata Negara di jakarta, 15/08/2020.

"Wacana pemecahan Pertamina menjadi subholding lalu menjualnya telah menciptakan konflik. Tidak hanya penolakan dari pihak eksternal Pertamina, namun juga dari internal Pertamina. diskusi yang dikemas dengan sesi pemaparan pembicara melalui aplikasi zoom sempat terjadi gangguan pada jaringan internet yang melalui pendaftaran diperkirakan 1020 peserta melalui diskusi webinar ini.

Perwakilan dari Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (SPPB) Marcellus Hakeng mengatakan, jika terjadi pertamina di jual, Marcellus menegaskan, Serikat Pertamina dengan tegas menolak. "Kami menolak," tegasnya.

Dari Analisa terhadap ke empat aspek tersebut, upaya Pemecahan Pertamina menjadi Subholding-subholding lalu menjualnya lewat IPO patut diduga telah melanggar amanat konstitusi.

Jika ini terus dibiarkan akan mengganggu jalannya roda perusahaan Pertamina. Harusnya aspirasi banyak Pekerja Pertamina tersebut direspon positif oleh Menteri BUMN dan DIrut Pertamina dengan membatalkan rencana mereka," tutur Marcellus.

Menurut Marwan Batubara mengungkap keuangan PLN dan Pertamina yang jatuh diduga akibat politik pencitraan Joko Widodo dalam rangka pilpres 2019 salah satunya melalui kebijakan agar BUMN menanggung dana subsidi, " Ujarnya.

"Nah, pakJokowi tidak melakukan itu. Justru dia memaksa BUMN untuk menanggung subsidi itu padahal harga minyak dunia pun sudah turun waktu itu, karena itu, terpaksa keuangan pertamina bermasalah," kata Marwan.

Menurutnya, BUMN BUMN yang mestinya menikmati turunnya harga minyak dunia, namun yang terjadi, masyarakat harus membayar lebih mahal dan tidak sesuai dengan formula yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Marwan menegaskan, supaya BBM tidak memberatkan masyarakat, maka harus dianggarkan (untuk Subsidi) di APBN.

"Saya tidak mengada-ngada, harga minyak di era pemerintah saat itu tinggi, atau di atas 60 dolar perbarel, selalu mengacu kepada formula yang diterapkan, apakah itu 3 bulan, apakah 6 bulan dan berakhir setiap bulan februari, ada rujukannya yaitu kepmen SDM nomor 62," kata Marwan.

Untuk itulah Marwan mengatakan, pihaknya telah mensomasi (pemerintah). Marwan mengakui dirinya sendiri yang telah mengantar surat somasi ke Istana Negara, "Supaya harga diturunkan, bahwa konsumen dirugikan, untuk april mei juni kita membayar 17 triliun lebih mahal. Nah kenapa ini terjadi, karena untuk menolong pertamina. Dan kita tahu pertamina itu keuangannya berdarah-darah", tandasnya.

Hal yang sama juga menyoroti pemerintah dalam segala kebijakannya yakni Rocky Gerung Menyinggung soal Upaya pembentukan holding dan subholding Pertamina dan rencana menjual (IPO) subholdingnya ke bursa saham, Rocky justru bertanya apa artinya IPO?

"Mau tau nggak apa arti IPO? IPO adalah Idiot Publik Offering", katanya, publik pun riuh dan tertawa. "Karena yang akan di offering adalah keidiotan dan kedunguan," tambahnya

Berbeda dengan Marwan Batubara, Fillsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia Rocky Gerung mengatakan bahwa Subholding (pertamina) itu hanya akal-akalan. Menurut Rocky pemerintah saat ini tidak bisa dipahami oleh DPR dan tidak bisa dipahami oleh pers nasional. Namun saat bisa hanya bisa dipahami oleh para influencer dan buzzer.

"Yang paham adalah influencer dan buzzer, karena mereka memang calo-calo perdagangan dari organ organ pertamina." kata Rocky Gerung.

Menurutnya, tidak mungkin pertamina itu menghasilkan efisiensi hanya karena kebutuhan keuangan.

Rocky kemudian menyinggung soal etika bernegara, logikanya di dalam bisnis etik itu, etika utilitarian yang dalilnya berbunyi, "kemaslahatan terbesar bila bagian terbesar dari masyarakat sudah menerima kemakmuran". Nah kalau itu yang dipakai, bagian terbesar itu ada di pulau jawa dan itu yang diincar oleh investor. Padahal BUMN itu tugasnya bukan sekedar wefare (Kesejahteraan), tapi Justice, (Keadilan)." terangnya.

Rocky menegaskan, etik inilah yang tidak dipahami oleh petinggi-petinggi BUMN junto petinggi-petinggi, jadi dari awal, presiden tidak mengerti bahwa BUMN itu harus menghasilkan justice bukan sekedar walfare, "Jadi saya ingatkan kembali bahwa yang terjadi sekaranh adalah ketidak mampuan presiden untuk melihat perspektif keadilan dan itu berlaku di semua lini," tandasnya.

Webinar Diskusi dilanjutkan pendapat Ichsanuddin Noorsy mengaku saat ini tengah ribut dengan Kementerian BUMN sebab menurut Noorsy, logika Holding yang dipakai oleh Kementeeian BUMN adalah logika korporat kapitalism, semakin besar perusahaan, semakin besar melakukan penetrasi pasar.

Merespon holding dan subholding pertamina, pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy mengkritik keatas kebijakan tersebut. Menurut dia kalau berbentuk holding sebenarnya itu untuk memperbesar penetrasi korporasi terhadap pasar.

"Tapi logika ini sesungguhnya logika untuk komersial good, bukan pabrik good.Nah itu ketika kita menggagas kebutuhan holding, itu terjadi pada komersial good di BUMN. Misalnya, ketika pertamina itu punya jasa, silahkan bergabung dengan perusahaan-perusahaan yang namanya property," kata Noorsy.

Menurutnya, ketika holding dihadapkan pada logika pabrik good, logika ini sesungguhnya logika yang menjungkir balikan posisi dari pabrik good menjadi posisi komersial good atau sebaliknya.

Diskusi publik Atau diskusi Webinar zoom yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara dalam mendengarkan diskusi tentang (IPO) Initial Public Offering Subholding di Jakarta ,15/08/2020. Ichsanuddin Noorsy Dalam suatu diskusi ini publik dapat transparan mengetahui kisruh di PT Pertamina. ©Sonny/ Tajuknews.com/tjk/08/2020.

"Ketika yang namanya BUMN digeser menjadi holding, maka logikanya menjadi, sesungguhnya mereka menggeser hajat hidup orang banyak menjadi komersial good atau barang barang komersial," kata Noorsy.

Nah inilah yang mestinya ditangkap oleh pemerintah atau ditangkap oleh orang banyak bahwa ada model berpikir yang disimpangkan, model berpikir yang dimanipulasi. Nah ketika kita sampai pada pemikiran yang dimanipulasi itu yang sudah ada sejak zaman 80-an yang dikuatkan di zaman SBY sampai sekarang.

"Maka sesungguhnya ketika holdingnya bermasalah, maka SK 198 bulan Juni 2020 harusnya kita batalkan. Jadi kerja awal kita harusnya membatalkan Sk 198. Jadi serikat pekerja di Pertamina tugas awalnya adalah bagaimana kita bersama sama membatalkan SK itu. Itu tugas awalnya karena konstruksinya holding," kata Noorsy.

Yang kedua IPO, menurut Noorsy IPO adalah dalam rangka mengkomersialkan pabrik good. Noorsy mencontohkan, dirinya pernah menolak ketika krakatau steel, anak perusahaannya diambil alih oleh posito, Noorsy bahkan menyinggung soal PLN, dimana dirinya merupakan saksi ahli saat menggugat UU ketenagalistrikan dari awal sampai dengan yang terakhir, itu sampai akhirnya serikat pekerjanya itu dibantai oleh direksi PLN.

Atas pernyataannya itu, Noorsy siap bertanggung jawab, "Saya ulang, itu sampai serikat pekerjanya itu dibantai secara preman oleh direksinya.maka mereka mulus melakukan yang namanya pemeretelan.

"Konsep yang mulus di PLN ini hendak dipindahkan ke pertamina, maka keluarlah kebijakan SK 198 bulan Juni 2020" kata Noorsy.

Diskusi publik Atau diskusi Webinar zoom yang digelar oleh Lembaga Kajian Strategis Nusantara dalam mendengarkan diskusi tentang (IPO) Initial Public Offering Subholding di Jakarta ,15/08/2020. Nampak Rocky Getung Gerung dalam sesi diskusi publi hal ini publik dapat transparan mengetahui kisruh di PT Pertamina. ©Sonny/ Tajuknews.com/tjk/08/2020.

"Tetapi kemeren di bulan Juli, saya terkejut membaca berita pada tanggal 22 juli 2020 kemaren, Erick Thohir mengatakan mudah-mudahan dalam posisi Indoensia maju di tahun 2045 tidak ada lagi perusahaan plat merah,"

"Apa artinya? Artinya seorang Erick Thohir, hai Erick Thohir, Ichsanuddin Noorsy sedang bicara, Saya tantang anda bicara, bahwa anda sesungguhnya tidak mengerti sumpah jabatan yang anda ambil. Anda menyalahi sumpah jabatan!" tegas Noorsy.

Noorsy kemudian mengingat tenaga kerja serikat Pekerja Pertamina dapat mengambil pelajaran dari apa yang terjadi dengan serikat pekerja PLN, termasuk yang disingkirkan ke pulau pulau terpencil. "Anda harus siap menghadapi kenyataan seperti itu," kata Noorsy.

"Kalau anda tidak mau melihat anak anak BUMN ini dicacah, maka serikat Pekerja pertamina harus menegaskan tidak bisa dicacah oleh kekuatan yang sama", tandas Ichsanuddin Noorsy.

"Anda tidak berjuang memerdekakan bangsa ini, Erick Thohir. Anda tidak berjuang dengan darah dan keringat dan biaya. Anda harus bayangkan banyak orang yang berjuang dengan harkat dan martabat, malah anda kemudian melakukan dengan apa yang disebut dengan asas kemanfaatan," Pungkas Ichsanuddin Noorsy.

©Sonny/Tajuknews.com/tjk/08/2020.