|

IKLAN BANNER

IKLAN BANNER
Taqabbalallahu Minna Wa Minkum Shiyamana Wa Shiyamakum, Mohon Maaf Lahir dan Bathin, Selamat idul Fitri 1443H

KPK Himbau Tahapan Pengadaan Gorden Agar Transparan dan Akuntable

Buka suara terkait pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai puluhan miliar rupiah. Lembaga antirasuah memberi saran agar dalam pengadaan gorden DPR tersebut tetap menaati aturan yang sudah ditetapkan, di Gedung KPK, Jakarta, 13/05/2022. KPK mengimbau agar seluruh tahapan dalam proses pengadaan gorden dilakukan secara transparan dan akuntable. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/05/2022.


TAJUKNEWS.COM, Jakarta. - Proses pengadaan gorden mengacu pada ketentuan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, agar tata laksana prosesnya tidak menyalahi aturan.

Buka suara terkait pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR senilai puluhan miliar rupiah. Lembaga antirasuah memberi saran agar dalam pengadaan gorden DPR tersebut tetap menaati aturan yang sudah ditetapkan, " Ujar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Melalui Plt juru bicara Ali Fikri ( 13/5/22) 

"KPA (kuasa pengguna anggaran) maupun PPK (pejabat pembuat komitmen) pengadaan ini harus memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai prosedur, mengingat pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang rentan terjadi korupsi," jelasnya.

KPK mengimbau agar seluruh tahapan dalam proses pengadaan gorden dilakukan secara transparan dan akuntable, hal itu bisa mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan dan mengambil keuntungan pribadi dengan cara melanggar hukum.

" Transparansi dan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara maupun daerah oleh setiap kementerian, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, serta lembaga lainnya seperti DPR yang mengelola keuangan negara," kata Fikri.

"KPK juga mengingatkan kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi pengelolaan keuangan negara. Serta dapat melaporkannya kepada KPK jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi dengan informasi awal yang valid, melalui pengaduan@kpk.go.id atau call center 198," kata Ali.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah dalam keterangannya, di kutip ( 30/3/22) " menyoroti adanya dugaan kecurangan dalam proyek pengadaan gorden yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dimana sampai menyedot dana sebesar Rp48,7 miliar dalam anggaran tahun 2022".

"Berpotensi menimbulkan kecurangan. Besarnya alokasi anggaran untuk penggantian gorden di rumah jabatan anggota DPR RI tidak menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujar Wana.

" berdasarkan penelusuran ICW, setidaknya terdapat 4 temuan berkaitan dengan pengadaan gorden dan blind yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Pertama ketiadaan transparansi mengenai volume pekerjaan dalam proses perencanaan," sebut Wana.

"Kedua, terdapat potensi kecurangan yang bentuknya mengarah pada pemenang tertentu. Ketiga, terdapat pengadaan yang diduga hampir serupa pada tahun 2016," sebutnya.

"Keempat, adanya harga barang yang dibeli terindikasi tidak sesuai standar karena terlampau mahal dari harga sewajarnya. Dimana, diketahui jika anggaran Rp48,7 miliar gorden rumah dinas dialokasikan untuk 505 unit rumah. Dengan rata-rata gorden satu unit rumah sebesar Rp80-90 juta," lanjut Wana.

Wana tetap mendesak dari hasil temuan tersebut, agar Sekretariat Jenderal DPR RI membuka dokumen pengadaan sesuai dengan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

"Yang menyatakan bahwa informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah pada proses perencanaan, pemilihan, pelaksanaan merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala," ungkapnya.

"Sekretariat Jenderal DPR RI harus menghentikan sementara proses pengadaan penggantian gorden dan blind untuk memberikan kesempatan bagi penyedia yang memiliki kualifikasi sesuai dengan disyaratkan," minta Wana.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar; di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, senin (28/3/22) menjelaskan," anggaran Rp48,7 miliar gorden rumah dinas dialokasikan untuk 505 unit rumah. Dengan rata-rata gorden satu unit rumah sebesar Rp80-90 juta".

"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar Rp 80 juta sekian sama pajak Rp 90 jutaan per rumah," ujar Indra.

Gorden digunakan untuk 11 ruangan. Lantai satu yang terdiri dari jendela, ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga.

Sementara di lantai dua untuk dua jendela ruang tidur anak, jendela ruang keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tangga.

"Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar 48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate 46.194.954.000 nah untuk harga perkiraan sendiri, kami itung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp 45.767.446.332," terangnya.

" Perencanaan seperti desain, bahan, spek teknis serta harga perkiraan disusun konsultan perencana melalui proses unit pelayanan," terang Indra.

" Gorden yang digunakan produk dalam negeri. Spesifikasi itu ditawarkan melalui proses tender, jadi ini pabrikan dalam negeri, itu sudah masuk dalam spek, jadi siapapun yg mau ikut lelang silakan, nanti semua data dukungnya tentu kami minta pabrikannya penggunaan bahannya contohnya karena lelang ini belum selesai prosesnya," ujar Indra.

Proses pengajuan anggaran gorden ini, ungkap Indra, sudah melalui proses pemeriksaan oleh inspektorat utama DPR. Telah dilihat kelayakan harga pasar yang menjadi dasar pengajuan anggaran. Juga telah dibahas dengan Panja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

"Sebelum diajukan ke Kemenkeu mekanisme di DPR, di sekretariat juga melalui mekanisme beberapa kali pembahasan dengan yang dinamakan badan urusan rumah tangga. Jadi semua kegiatan itu di samping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan panja BURT," pungkas Indra. 

@Sonny/Tajuknews.com/tjk/05/2022.

Komentar

Berita Terkini