TAJUKNEWS.COM/ Jakarta, — Gelombang
demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang berlangsung pada 17-21 Februari
2025 dinilai banyak pihak mencerminkan keresahan mendalam masyarakat terhadap
arah kebijakan negara.
Aksi yang juga
dikenal dengan nama “Matikan Lampu untuk Demokrasi” ini, diprakarsai oleh
mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat sipil, juga terjadi di berbagai
daerah di Indonesia.
Para demonstran mengangkat
banyak isu, antara lain adanya kegamangan terhadap keberhasilan program pemerintah
pada masa transisi, maraknya kasus korupsi fantastis yang diungkap oleh aparat
penegak hukum, minimnya tingkat kepercayaan terhadap sistem peradilan, sistem ekonomi
dan sistem politik.
Feri Amsari, pengamat
hukum Universitas Andalas, termasuk salah satu tokoh yang menyuarakan tagar #IndonesiaGelap.
Dalam forum diskusi virtualnya pada Jumat, 25 April 2025 di Jakarta, dia
mengatakan jika dilihat dari faktor sejarah banyak analogi #IndonesiaGelap. Salah
satu yang pernah digunakan R.A. Kartini dengan buku dan tulisan-tulisannya adalah
”Habis Gelap Terbitlah Terang.”
"Kalau mau
disesuaikan dengan Ibu Kartini bukan cerah tapi terang, analogi itu karena
melihat berbagai faktor, terutama kalau menjelaskan beberapa aspek
konstitusional yang terlanggar selama penyelenggaraan pemerintahan," ucap
Feri Amsari.
Feri melanjutkan,
”Indonesia dianggap gelap, pertama karena soal pembentukan Undang-Undang yang
tertutup kepada publik. Kedua, kembalinya peran TNI dan Polri di luar ruang
konstitusi yang tidak sesuai Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 30. Ketiga,
pada pemerintahan Prabowo-Gibran tidak ada birokrasi yang mampu meletakkan
kehendak konstitusional rakyat yang semestinya. Keempat, masih banyaknya
permasalahan di program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, kenyataan
bahwa sektor peradilan di Indonesia masih tidak jelas atau gelap. "Sektor
peradilan kita baru-baru ini kita mendengar ada hakim yang menerima uang suap
Rp 60 miliar, yang menggambarkan mahalnya proses hukum dan keadilan di negeri
ini. Ada pula aparat penegakan hukum yang justru menerapkan Obstruction of
Justice, di mana media framing dianggap sebagai salah satu upaya
merintangi penyelidikan dan penyidikan," kata Feri.
Feri menyampaikan,
”seharusnya TNI dan Polri diprofesionalkan dengan cara ditingkatkan jaminan
kesejahteraannya dan bekerja sesuai dengan yang dikehendaki konstitusi, tapi
yang dikerjakan kedua institusi negara tersebut saat ini adalah menambah
pekerjaan baru.”
Feri menambahkan
pernyataan terkait perang dagang yang terjadi saat ini antara Amerika
Serikat dan berbagai Negara khususnya Indonesia yang belum memiliki Duta Besar
Indonesia untuk Amerika Serikat sejak tahun 2023 hingga saat ini sehingga terjadi
kekosongan komunikasi. Oleh karena itu Presiden Prabowo harusnya segera mengisi
kekosongan Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat yang sudah kosong selama dua
tahun terakhir.
”Beberapa sektor
yang dapat diperbaiki dari mantan presiden sebelumnya (Jokowi) adalah ruang
eksekutif, ruang yudikatif, pertahanan
dan keamanan, dan diplomasi luar negeri. Kita harus akui, secara bahasa,
pilihan diksi Presiden Prabowo sangat
mumpuni, tapi kemampuan diplomasi pejabatnya harus lebih diasah.”ujar Feri.
Feri menggarisbawahi
adanya matahari kembar. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden yang
sudah lengser harus mendukung presiden baru untuk melakukan kebijakan yang
transparan.
Pada kesempatan
yang sama, Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ratno Kuncoro menyatakan
menerima dan dia menganggap biasa saja kritik dari teman-teman aktivis dan
mahasiswa terkait #IndonesiaGelap yang
disampaikan oleh Feri Amsari sebagai bagian dari demokrasi.
"Kami setuju
dengan Habis Gelap Terbitlah Terang, tapi kondisi saat ini saya lebihg menganggapnya
sebagai proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin bangsa kita
dari waktu ke waktu selalu ada kelebihan dan kekurangan masing – masing. Kita
harus memastikan bahwa arah bangsa kita on the track sesuai harapan
masyarakat. Dinamika pasti ada, yang terpenting adalah masalah ekonomi, karena
kami sebagai Polri bersama TNI merupakan bagian dari pemerintah yang wajib menjaga
kestabilan ekonomi," ucapnya.
Ratno menyampaikan,
”Polri sebagai bagian dari pemerintah harus menjaga agar jangan sampai ada
dinamika yang bisa menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.”
Polri akan
kembali menggali lebih dalam informasi adanya isu Obstruction of Justice, memastikan
berjalannya mekanisme yang berjalan sesuai dengan sistem peradilan pidana.
"Saya juga
terlibat sebagai salah satu anggota Tim Polri untuk tim konsep Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena KUHAP yang baru akan berlaku pada 1
Januari 2026. Rencana perubahan KUHAP
1981 sudah terlalu lama, untuk itu mohon dukungannya agar dapat segera
difinalisasi. DPR juga siap menerima aspirasi elemen masyarakat. Sudah ada
pernyataan dari Ketua Komisi III DPR RI, Bapak Habiburakhman, bahwa DPR memberi
kesempatan kepada masyarakat untuk memberi masukan, termasuk masalah sistem
peradilan pidana dalam KUHAP yang luar biasa dampaknya dan berpengaruh terhadap
keadilan yang diharapkan semua pihak," tambah Ratno.
"Polri dan
instansi pemerintah yang lain, wajib menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Semua
instansi pemerintah siap menampung semua kritik dan masukan yang membangun, karena
merupakan booster untuk mengakselerasi hal baik dan positif, untuk menyelesaikan
permasalahan dan akselerasi program sesuai arahan Bapak Presiden,"
ujarnya.
Ratno juga menyampaikan perhatiannya terhadap
kebebasan pers. “Polri sangat memperhatikan nasib wartawan. Wartawan tidak
boleh diteror, wartawan harus profesional dalam menginformasikan fakta dan
kebenaran kepada publik. Jika ada masalah bisa diselesaikan dengan mediasi di
forum Dewan Pers dan Polri.” ujarnya.
Ratno menyampaikan bahwa Bapak Presiden
mempersilakan masyarakat menyampaikan kritik, namun tidak bertujuan adu domba. Terkait
dengan rancangan KUHAP yang ini sedang disusun, Polri juga masih memerlukan Restorative
Justice, yaitu menyelesaikan suatu masalah yang ringan sifatnya tanpa
mengedepankan penyelesaian secara hukum yang biasanya menghabiskan biaya tidak
murah. Kita juga memiliki hukum adat dan kearifan lokal. “Saya kira kita bisa mengambil langkah berdasarkan keadilan
restorasi," imbuhnya.
Ratno juga
mengomentari isu korupsi, ”untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia kita harus
banyak belajar dari negara yang indeks korupsinya rendah sesuai dengan komitmen
Bapak Presiden Prabowo dan harapan masyarakat.”
Terkait perang
dagang dan tarif Amerika, Ratno mengatakan ”kondisi Indonesia relatif jauh
lebih baik dibanding negara lain yang terdampak perang dagang seperti Thailand,
Filipina dan Vietnam. Hal ini juga sesuai keterangan dari Menteri Keuangan, Sri
Mulyani yang saat ini masih berada di Amerika Serikat”.
"Kenapa kita
bisa hebat, karena kita memiliki sumber daya yang luar biasa. Ada koreksi
sedikit dari IMF mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1% menjadi 4,7%.
Sedangkan Thailand, Vietnam dan Filipina
karena mereka banyak sekali komoditi yang berhubungan dengan Amerika, maka
mereka sangat terdampak dan terkoreksi. Dari awalnya 3,8% menjadi 3,3% oleh
IMF," jelas Ratno.
Ratno menambahkan, ”Indonesia memiliki
sumber daya alam yang luar biasa. Pemerintah juga memberi solusi, selain
mengirim tim lobi juga mencari pasar baru di negara-negara penerima ekspor
Indonesia yang tidak terdampak kondisi tarif dagang. Sedangkan mengenai
ketaatan terhadap Undang-Undang, ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Polri juga melakukan pengamanan terhadap
unjuk rasa sesuai SOP secara humanis dan profesional,” tambahnya.
"Terkait isu
politik, kami hanya memantau. Kami polisi, kami sangat menjaga marwah untuk
tidak berpolitik. Kami menjadi garda terdepan pengawal demokrasi. Seperti yang
disampaikan Presiden Prabowo, boleh mengkritik, silakan demo, tidak akan dilarang.
Tapi polisi di lapangan betul - betul
menjaga massa pengunjuk rasa dengan tidak menganggap mereka sebagai
musuh," jelas Ratno.
Abednego
Panjaitan selaku Ketua Relawan Prabu Center melihat #IndonesiaGelap yang ramai
diperbincangkan dari sudut pandang berbeda. Kegelapan yang dimaksud sebenarnya
keresahan dan kekhawatiran akibat ketidakpahaman terhadap program asta cita
Prabowo-Gibran.
”Contohnya MBG
(Makan Bergizi Gratis), saya mengutip pernyataan Ahok yang menurutnya kalau
diberikan langsung ke emak-emak Rp 50 ribu per orang akan lebih baik, Ahok melihat
dari sisi ekonomisnya. Tapi Ahok tidak melihat sisi positifnya MBG yang luar
biasa karena melibatkan banyak pihak, dan semuanya akan menjadi penggerak
ekonomi," jelas Abed.
Abed melihat program MBG adalah program
yang sangat dibutuhkan Indonesia meski terlambat, seharusnya dari dulu
dilakukan. Namun karena keterbatasan anggaran dan terkendala faktor geografis,
maka MBG memang masih terkendala dan semua dalam proses untuk berjalan lebih
baik. Program MBG diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
"MBG bisa merekrut 48 ribu tenaga
kerja dengan target 30 ribu dapur. Ini jelas potensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu
juga dapat meningkatkan sektor pertanian dan menggerakkan roda ekonomi. Dana
yang dialokasikan semuanya terpakai dan berguna," kata Abed.
Mengenai kritik
yang banyak ditujukan pada MBG, Abenego menyampaikan terima kasih. Sejatinya
semua program Asta Cita Prabowo-Gibran, termasuk program MBG, berpihak pada
rakyat.
Pemerintahan Prabowo-Gibran baru berjalan enam bulan, pasti masih banyak yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Tak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Maka dari itu kolaborasi dan persatuan dari semua pihak sangat penting untuk mensukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo, " Pungkasnya.
@Sonny/Tajuknews.com/tjk/04/2025.