Satu Tahun MBG dan Peran Polri di SPPG: Apresiasi, Kritik, dan Kebutuhan Sistem

Diskusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan satu tahun menuai beragam respons dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar INAnews di Jakarta, Senin (15/12/2025). Turut hadir dari kiri ke kanan, Haidar Alwi, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, Ketua Umum Prabu Centre 08, Abednego Panjaitan, Moderator Ade Novit Mantan Pembawa Berita RCTI. Jurnalis senior Bambang Harimurti, ua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Alven Stony, dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, Para narasumber sepakat bahwa MBG memiliki niat dan tujuan yang baik untuk meningkatkan gizi anak Indonesia dan mengatasi stunting. Namun, implementasinya memerlukan perbaikan menyeluruh. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/12/2025.

TAJUKNEWS.COM/ Jakarta. - Diskusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini khususnya menyoroti peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta tantangan implementasi program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Diskusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan satu tahun menuai beragam respons dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar INAnews di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Keterlibatan Polri: Dari Skeptis hingga Apresiasi

Jurnalis senior Bambang Harimurti mengaku awalnya terkejut dengan keterlibatan Polri dalam MBG. "Polri kan urusannya jelas, kepolisian, apa hubungannya dengan ngasih makan rakyat," ujarnya.

"Namun setelah melihat perkembangan di lapangan, Bambang mengakui bahwa Polri memiliki kesiapan dari sisi disiplin, organisasi, dan fasilitas. "Mereka yang paling siap secara disiplin, secara organisasi, secara fasilitas," katanya.

Diskusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan satu tahun menuai beragam respons dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar INAnews di Jakarta, Senin (15/12/2025). Jurnalis senior Bambang Harimurti mengaku awalnya terkejut dengan keterlibatan Polri dalam MBG. "Polri kan urusannya jelas, kepolisian, apa hubungannya dengan ngasih makan rakyat," Foto: @Sonny/Tajuknews.com/tjk/12/2025.

Bambang menyarankan agar peran Polri bersifat sementara dengan pendekatan bertahap. "Mungkin dua tahun di depan memberi contoh, sesudah itu di tengah sebagai tempat pelatihan, lalu di belakang mengawasi dan memberi petua," jelasnya, sambil menekankan pentingnya mengembalikan Polri ke tugas utamanya menjaga keamanan.

Ia juga menyoroti potensi Polri dalam aspek keamanan pangan. "Polri ini lebih bermanfaat, dia kan punya laboratorium. Kalau ada kasus keracunan, dia bisa cepat bertindak," tambahnya.

Diskusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan satu tahun menuai beragam respons dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar INAnews di Jakarta, Senin (15/12/2025). Turut hadir para mahasiswa sebagai pemirsa yang menyoroti kebijakan program pemerintah dan juga jurnalis, Para narasumber sepakat bahwa MBG memiliki niat dan tujuan yang baik untuk meningkatkan gizi anak Indonesia dan mengatasi stunting. Namun, implementasinya memerlukan perbaikan menyeluruh. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/12/2025.

Founder Haidar Alwi Institute: Keterlibatan Polri adalah Logika Negara

Haidar Alwi, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, memberikan perspektif berbeda dengan menekankan aspek tata kelola negara. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam SPPG harus dipahami sebagai kebutuhan sistem, bukan sekadar improvisasi.

"Ketika negara menjalankan program sebesar MBG, yang diuji bukan niatnya tetapi kecerdasannya mengelola sistem. Gizi anak menuntut disiplin, bukan improvisasi," ujar Haidar Alwi.

Diskusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan satu tahun menuai beragam respons dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar INAnews di Jakarta, Senin (15/12/2025). Haidar Alwi, Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, memberikan perspektif berbeda dengan menekankan aspek tata kelola negara. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam SPPG harus dipahami sebagai kebutuhan sistem, bukan sekadar improvisasi. Foto : @Sonny/Tajuknews.com/tjk/12/2025.

Ia menjelaskan bahwa SPPG merupakan simpul kebijakan negara yang krusial, tempat bertemunya anggaran publik, rantai pasok pangan, keselamatan anak, dan kepercayaan masyarakat. "SPPG adalah titik krusial. Jika simpul ini bekerja longgar, maka seluruh kebijakan di atasnya ikut rapuh," tegasnya.

Haidar Alwi menegaskan bahwa peran Polri bersifat preventif—memastikan bahan baku memiliki sumber jelas, mendorong standar higienitas, hingga menjaga ketertiban distribusi. "Polri tidak ditempatkan untuk mengurus menu. Perannya adalah menjaga disiplin kebijakan agar sistem tidak bocor di lapangan," jelasnya.

Menurutnya, apresiasi Presiden Prabowo terhadap peran Polri menunjukkan bahwa negara memilih kehati-hatian dan keselamatan publik. "Ketika negara bekerja dengan sistem, menjaga disiplin, dan melindungi anak-anaknya melalui pencegahan, di situlah martabat kebijakan publik berdiri," pungkasnya.

Diskusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan satu tahun menuai beragam respons dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar INAnews di Jakarta, Senin (15/12/2025). Ketua Umum Prabu Centre 08, Abednego Panjaitan, mengkritik keras keterlibatan institusi negara dalam pengelolaan SPPG. Ia menilai keterlibatan tersebut tidak efektif dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Foto : @Sonny/Tajuknews.com/tjk/12/2025.

Kritik Keras dari Prabu Centre 08

Berbeda dengan apresiasi, Ketua Umum Prabu Centre 08, Abednego Panjaitan, mengkritik keras keterlibatan institusi negara dalam pengelolaan SPPG. Ia menilai keterlibatan tersebut tidak efektif dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

"Tidak efektif kalau polri dilibatkan sebagai mitra dalam program ini. Karena akan terjadi abuse of power," ujar Abednego.

Ia menyoroti temuan di lapangan bahwa keterlibatan institusi negara telah memicu praktik jual-beli titik SPPG dan pungutan tidak resmi. "Institusi yang terlibat ini meminta kepada mitra-mitra sangat tinggi, antara Rp500-Rp1000," ungkapnya.

Abednego juga mempertanyakan ke mana aliran dana kompensasi yang diterima institusi. "Kalau kita hitung-hitung dari kompensasi yayasan yang diterima mereka bisa sampai ratusan miliar setiap bulan. Lalu pertanyaannya uang itu untuk siapa?" tanyanya.

Ia bahkan menemukan satu perusahaan besar menguasai 159 SPPG melalui kerja sama dengan institusi tertentu. "Ini sangat berbahaya. Ini harus dicegah," tegasnya, seraya menyarankan agar institusi negara cukup berperan sebagai pengawas atau fasilitator, bukan pengelola.

Tantangan Implementasi dari Perspektif Pelaku Usaha

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Alven Stony, menceritakan perjalanan sulit para pelaku SPPG sejak program dimulai. Di awal, mitra menghadapi masalah pembayaran yang tertunda hingga dua bulan, dengan tagihan menumpuk hingga Rp2,5 miliar.

"Alhamdulillah April itu luar biasa gebrakan BGN. Mulai dari April pembayarannya adalah prabayar," kata Alven.

Diskusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan satu tahun menuai beragam respons dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar INAnews di Jakarta, Senin (15/12/2025). Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI), Alven Stony, menceritakan perjalanan sulit para pelaku SPPG sejak program dimulai. Di awal, mitra menghadapi masalah pembayaran yang tertunda hingga dua bulan, dengan tagihan menumpuk hingga Rp2,5 miliar. Foto : @Sonny/Tajuknews.com/tjk/12/2025.

Sistem pembayaran di muka ini, menurutnya, membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat tanpa harus bergantung pada oligarki atau pengusaha besar. "Pengusaha semacam kami yang punya modal 1,5 miliar, 2 miliar atau kami gadaikan rumah untuk bikin SPPG sangat mungkin membuat dapur MBG ini," jelasnya.

Alven juga menyoroti tantangan perizinan, terutama terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). "Hampir semua SPPG ini belum punya, tidak semua memiliki IMB atau PBG," ungkapnya, seraya berharap ada solusi agar tidak menghambat program.

Terkait peran Polri, Alven menilai standar SPPG Polri memang baik, namun menegaskan bahwa SPPG GAPEMBI juga memenuhi standar yang sama. "SOP SK63 dan SK244 kepala BGN itu yang diterapkan memang selayaknya seperti SPPG Polri," katanya.

Kritik Struktural dari CELIOS

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, memberikan kritik paling tajam dengan menyoroti aspek regulasi dan politik anggaran. Ia menekankan bahwa kelemahan krusial MBG adalah tidak adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengikat.

"Tidak ada peraturan yang mengikat terkait dengan MBG, yang ada adalah peraturan terkait dengan BGN," ujar Nailul.

Diskusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan satu tahun menuai beragam respons dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar INAnews di Jakarta, Senin (15/12/2025). Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, memberikan kritik paling tajam dengan menyoroti aspek regulasi dan politik anggaran. Ia menekankan bahwa kelemahan krusial MBG adalah tidak adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang mengikat. Foto: @Sonny/Tajuknews.com/tjk/12/2025.

Ia mencontohkan kasus keracunan yang terjadi pada Agustus-September lalu. "Siapa yang tanggung jawab, itu tidak ada. Sampai saat ini, tidak ada yang bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, adik-adik kita yang keracunan," tegasnya.

Nailul juga mengkritik penggunaan dana pendidikan untuk MBG. Dari Rp780 triliun lebih dana pendidikan di APBN 2026, sebesar Rp223 triliun digunakan untuk MBG.

“Murid kita lebih butuh bangunan yang layak dibandingkan dengan mereka sarapan," katanya.

Terkait dampak ekonomi, Nailul menyebut kontribusi MBG terhadap PDB hanya 0,0 persen. Ia juga menyoroti aspek politik di balik program ini.

"Bayangkan dengan Rp2.000 per porsi keuntungan, dengan tenaga kerja yang terserap, berapa banyak suara yang bisa didapatkan," sindir Nailul.

Soal keterlibatan Polri dan TNI, Nailul menyebutnya "nonsense ketika tidak ada peraturan kebijakannya." Ia merekomendasikan program dihentikan sementara untuk membuat skema lebih matang dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk komisi perlindungan anak dan masyarakat sipil.

Diskusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan satu tahun menuai beragam respons dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar INAnews di Jakarta, Senin (15/12/2025). CEO Media INaNews TB.A.Dadi Farid saat memberikan pernyataan dalam kegiatan diskusi Makan Bergizi Gratis sangatlah menarik untuk terus dikupas dalam setiap peristiwanya. Foto; @Sonny/tajuknews.com/tjk/12/2025.

Capaian dan Tantangan Satu Tahun MBG

Hingga November 2025, program MBG telah melayani sekitar 40-50 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta. Terdapat 17.500 SPPG yang telah beroperasi dari target 32.000 SPPG. Penyerapan anggaran juga belum optimal, diperkirakan hanya sekitar separuh dari alokasi Rp400 triliun.

Bambang Harimurti melihat hal ini sebagai hal wajar mengingat ambisi program yang sangat besar. "India itu perlu 30 tahun untuk mencapai sekarang 250 juta. Negara-negara lain juga begitu, bertahap," katanya, seraya mengingatkan pentingnya mengelola ekspektasi publik.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam menangani insiden. "Kalau ada yang guru atau siapa pun melarang murid memotret makanannya, itu harus pertanda diturunkan timnya. Pasti ada masalah di situ," ujarnya.

Rekomendasi dan Harapan ke Depan

Para narasumber sepakat bahwa MBG memiliki niat dan tujuan yang baik untuk meningkatkan gizi anak Indonesia dan mengatasi stunting. Namun, implementasinya memerlukan perbaikan menyeluruh.

Bambang Harimurti menekankan pentingnya membangun kebiasaan makan bergizi, bukan sekadar memberi makanan. Ia juga menyarankan peran serta orang tua sebagai pengawas utama melalui forum yang terstruktur.

Alven Stony mengusulkan perlunya Undang-Undang khusus MBG agar tidak tumpang tindih dengan UU Pendidikan Nasional. GAPEMBI berencana mengadakan FGD untuk merancang RUU Makan Bergizi Gratis.

Sementara Nailul Huda merekomendasikan agar program dievaluasi dengan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan komisi perlindungan anak. Ia juga mendesak transparansi dalam penunjukan SPPG.

Abednego Panjaitan menegaskan pentingnya menjaga program ini dari kepentingan oligarki dan konglomerasi. "Yang diinginkan oleh Pak Prabowo adalah agar segenap masyarakat kita secara merata dapat menikmati program ini, bukan untuk kepentingan sekelompok orang," pungkasnya.

Dengan berbagai perspektif yang berbeda, diskusi ini menunjukkan bahwa MBG sebagai program strategis nasional memerlukan evaluasi menyeluruh, perbaikan tata kelola, dan komitmen semua pihak untuk memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi generasi masa depan Indonesia.

@Sonny/Tajuknews.com/tjk/12/2025.

#MBG #MakanBergiziGratis #INaNews #PresidenPrabowoSubianto #Polri