Wilayah Jonggol dan Sukamakmur 2 kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Bogor nantinya akan menjadi ibukota baru sebagai Kabupaten Bogor Timur, 30/12/2025. Pendirian Kabupaten Bogor Timur kini bukan hanya isapan jempol semata. Langkah konkret telah ditempuh Pemkab Bogor, mulai dari penentuan titik ibu kota hingga pembebasan lahan dan berbagai aspek lainnya. @Pur/Tajuknews.com/tjk/12/2025.
TAJUKNEWS.COM/ Bogor. - Lahan seluas 50 hektare sudah disiapkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bogor Timur. lahan tersebut berada di dua kecamatan, yakni Sukamakmur dan Jonggol.
Pendirian Kabupaten Bogor Timur kini bukan hanya isapan jempol semata. Langkah konkret telah ditempuh Pemkab Bogor, mulai dari penentuan titik ibu kota hingga pembebasan lahan dan berbagai aspek lainnya.
"Kami sudah menyiapkan lahan seluas 56 hektare di kecamatan Sukamakmur dan Jonggol, untuk menjadi komplek perkantoran Pemerintahan Daerah atau Pemkab Bogor Timur," kata Kepala Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Bogor Bambam Setia Aji, Bogor, 30/12/2025.
Tidak hanya lahan, bahkan Pemkab Bogor pun sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau kerjasama dengan Pemprov Jabar untuk pembukaan lahan akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor Timur.
Tahun 2026 bakal jadi titik balik sejarah di wilayah Karesidenan Bogor, yakni dengan lahirnya Kabupaten Bogor Timur. Karesidenan Bogor sendiri awalnya hanya terdiri dari, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Cianjur, serta sebagian kecil wilayah Bekasi dan Karawang
"Untuk mewujudkan Kabupaten Bogor Timur, Bupati Bogor Rudy Susmanto terus mematangkan langkah strategis dalam rangka persiapan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor Timur dengan menyiapkan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus calon ibu kota, serta langkah-langkah strategis lainnya.
Pemkab Bogor tidak hanya menitikberatkan pada aspek administratif, tetapi memulai langkah nyata melalui pembangunan fisik dan penyiapan infrastruktur sebagai bukti kesiapan wilayah Bogor Timur untuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Pemerintah pusat akan melihat dua hal utama, yakni potensi wilayah dan kesanggupan fiskal daerah. Oleh karena itu, kita memulai pembangunan terlebih dahulu agar kesiapan Kabupaten Bogor Timur dapat terlihat secara nyata oleh pemerintab pusat;” tutur Rudy Susmanto belum lama ini.
Ia menambahkan, salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) serah terima lahan dengan pihak terkait, yang direncanakan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah Timur.
“Tahapan persiapan telah dimulai, Fokus awal diarahkan pada pembukaan dan peningkatan akses jalan utama, yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui kerja sama dan MoU dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pembangunan jalan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemkab Bogor,” tambahnya.
Pemkab Bogor juga telah menyusun tahapan pembangunan secara bertahap dan terukur. Target tersebut ditetapkan agar pembangunan infrastruktur utama dapat diselesaikan sebelum memasuki periode agenda nasional. Dalam jangka menengah hingga panjang, pembangunan kawasan ini ditargetkan mencapai sekitar 70 hingga 80 persen.
“Dengan kepastian bahwa pada tahap awal lokasi calon ibu kota Kabupaten Bogor Timur telah memiliki akses jalan serta infrastruktur penunjang yang memadai,” jelas Rudy.
Persiapan lahan dan Infrastruktur
Diberitakan sebelumnya Bapelitbangda Kabupaten Bogor menegaskan pada 2026, di lahan seluas 50 hektare yang jadi pusat ibu kota Kabupaten Bogor Timur tersebut akan di cut and fill, lalu Pemkab Bogor melalui Dinas Pekerjaan Umum akan membangun jalannnya.
"Pembangunan jalan kami lakukan tahun depan, di titik calon ibu kota Kabupaten Bogor Timur. Pembangunan komplek pemerintahan daerah atau kota baru akan kami lakukan secara bertahap," tuturnya.
Ia menjelaskan pembukaan lahan baru komplek Pemerintahan Daerah Bogor Timur akan mengedepankan harmonisasi lingkungan hidup.
"Kami tidak ingin pembukaan lahan baru dan pembangunan malah merusak lingkungan dan berdampak negatif atau bermasalah di kemudian hari, termasuk proyek pemerintah daerah kalau mengunah LP2B maka harus diganti 3 kali lipat luasnya atau titiknya akan kita usulkan untuk digeser," Pungkasnya.
Setiap jengkal lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan beeganti menjadi komplek pemerintahan daerah Bogor Timur akan diganti tiga kali lebih luas.
@Pur/Tajuknews.com/tjk/12/2025.
#50Hektare #KabupatenBogorTimur #Jonggol #Sukamamkmur
.jpeg)