Ikatan Pemulung Sampah Pertanyakan Usulan Larangan AMDK di Bawah 1 Liter di DKI Jakarta, Menurut Amdatara Jakarta Bisa Jadi Contoh Implementasi EPR
 |
| Ketua Umum Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), Prispolly Lengkong, mengatakan AMDK berukuran di bawah 1 liter itu merupakan andalan penghasilan bagi keluarga para pemulung karena harganya yang lumayan tinggi. Jakarta, 12/11/2026. Dia memperkirakan pendapatan para pemulung di DKI Jakarta bisa anjlok hingga 50 persen jika usulan tersebut diterapkan. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/11/2026. |
TAJUKNEWS.COM/ Jakarta. - Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) menilai desakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar Pemprov DKI Jakarta melarang pemakaian Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di bawah 1 liter akan berdampak terhadap perekonomian para pemulung.
Ketua Umum Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), Prispolly Lengkong, mengatakan AMDK berukuran di bawah 1 liter itu merupakan andalan penghasilan bagi keluarga para pemulung karena harganya yang lumayan tinggi. Dia memperkirakan pendapatan para pemulung di DKI Jakarta bisa anjlok hingga 50 persen jika usulan tersebut diterapkan. “Jadi, jika usulan itu direalisasikan, bisa dipastikan akan sangat mengganggu kehidupan para pemulung yang ada di Jakarta nantinya,” ujarnya.
Jadi, dia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak begitu saja menerima usulan pelarangan AMDK di bawah 1 liter. Karena, menurutnya, ada kehidupan masyarakat minoritas atau masyarakat miskin yang mata pencahariannya ada di situ. Dia menuturkan ada sekitar 25 ribu pemulung yang terdaftar menjadi anggota IPI di DKI Jakarta. “AMDK di bawah satu liter itu mempunyai nilai ekonomis untuk masyarakat marginal yang paling bawah, yaitu pemulung. Jadi kami berharap Pemprov DKI Jakarta perlu mempertimbangkan nasib para pemulung sebelum memutuskan untuk menerima usulan dari LSM tersebut,” tukasnya.
Dia juga mempertanyakan alasan dari LSM yang mempersoalkan AMDK di bawah 1 liter yang justru memiliki nilai ekonomi sirkular sebagai pencemar lingkungan. “Padahal, kalau kita mau jujur-jujuran, yang mengganggu lingkungan itu sebenarnya saset. Apalagi rata-rata pemulung nggak mau mengambil karena nggak ada harganya dan susah diolah,” tuturnya.
Jadi, lanjutnya, jika Pemprov DKI Jakarta sampai menerima usulan pelarangan AMDK di bawah 1 liter ini, IPI akan melakukan protes. “Jika sampai diberlakukan, kita akan langsung menghadap Gubernur untuk menanyakan alasannya dan akan terus berjuang agar pelarangan AMDK di bawah satu liter itu tidak diberlakukan,” ucapnya.
Dia menuturkan keberadaan para pemulung sangat membantu untuk pengurangan sampah di DKI Jakarta. Menurutnya, para pemulung ini sudah melakukan pengurangan sampah sebanyak 3.800 ton per hari di DKI Jakarta. “Ini setidaknya sudah mengurangi sampah yang dibuang ke TPA Bantar Gebang,” tukasnya.
Dorong Ekonomi Sirkular
Ketua Umum Perkumpulan Usaha Air Minum Dalam Kemasan Nusantara (AMDATARA) Karyanto Wibowo menyampaikan sangat menghargai kepedulian masyarakat terhadap persoalan sampah di Jakarta. “Soal tujuan, AMDATARA sepakat sampah plastik harus dikurangi dan Jakarta harus lebih bersih. Dan yang perlu didiskusikan bersama itu adalah caranya,” ujarnya.
Menurutnya, melarang AMDK di bawah 1 liter bukan jawaban yang paling efektif. Katanya, akar masalah sampah bukan pada ukuran kemasannya, tapi pada sistemnya, apakah sampah dipilah, dikumpulkan, lalu didaur ulang. “Kalau sistemnya tidak dibenahi, larangan hanya memindahkan masalah ke jenis kemasan lain. Yang paling terdampak justru produsen lokal, UMKM, warung, dan akses masyarakat terhadap air minum yang aman,” ungkapnya.
Dia menuturkan data riset menunjukkan botol PET di Jakarta sebenarnya sudah terkumpul dan terdaur ulang dengan baik. Disampaikan, riset Sustainable Waste Indonesia di Jabodetabek mencatat tingkat daur ulang botol PET sekitar 74 persen, dan gelas plastik sekitar 81 persen. “Di empat TPA yang disurvei, peneliti bahkan tidak menemukan botol PET di timbunan sampah, karena semuanya sudah diambil pemulung. Botol PET adalah bahan baku industri dan sumber penghidupan ribuan pemulung,” tuturnya.
Dia mengatakan industri AMDK juga sudah menjalankan ekonomi sirkular, mulai dari pengumpulan sampai botol kembali menjadi kemasan baru. Di Jabodetabek misalnya, ada Koperasi Pemulung Berdaya di Serpong yang menampung hingga 6 ton botol PET bekas per hari dan menopang sekitar 4.000 pemulung. “Produsen lain bersama mitranya telah mengumpulkan lebih dari 25 ribu ton botol dan galon PET. Ada juga collection center di Bekasi yang setiap bulan mengirim puluhan ton PET untuk didaur ulang kembali menjadi botol,” tuturnya.
Dari sisi kemasan, lanjutnya, banyak produsen sudah memakai bahan daur ulang. Menurutnya, AQUA sudah meluncurkan botol 100 persen daur ulang sejak 2019 dan kini memperluas bahan daur ulang pada galon guna ulangnya.
Dia juga menyampaikan Kementerian Lingkungan Hidup menilai Jakarta sebagai barometer penerapan tanggung jawab produsen yang diperluas atau EPR. Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pilah sampah dari sumber juga sudah menunjukkan hasil nyata. “Karena itu, AMDATARA siap duduk bersama Pak Gubernur dan Dinas Lingkungan Hidup untuk membahasnya lebih lanjut,” tukasnya.
Dalam hal ini, menurut Karyanto, AMDATARA menawarkan tiga hal kepada Pemprov DKI Jakarta. Pertama, menjadikan Jakarta percontohan EPR industri AMDK, dengan target pengumpulan yang terukur dan transparan. Kedua, memperkuat kemitraan dengan bank sampah di tingkat RW. Ketiga, memperluas penggunaan kemasan daur ulang dan sistem guna ulang.
“Jadi, Jakarta tidak butuh larangan. Jakarta butuh sistem yang membuat setiap botol terbuat dari bahan daur ulang, dan industri AMDK siap menjadi bagian dari solusi tersebut,” katanya.
@Sonny/Tajuknews.com/tjk/11/2026.
#LSM #AMDK #IPI #AMDATARA #Pemprov DKI Jakarta
.jpeg)
.jpeg)
