|

Breaking News Save KPK , " ARUN Menyebut Inilah Darurat Hukum Desak Presiden Turun Tangan "

 

Ketua Umum ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) Bob Hasan, SH dan Sekjen ARUN Bungas Bungas T Fernando Duling menunjukan baliho untuk selamatkan KPK sebagai lembaga kontitusi yang menegaskan hukum Indonesia di Kantor ARUN, Jakarta, 29/05/2021. ARUN mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengembalikan osisi 51 pegawai KPK ke posisi semula agar pemberantasan korupsi kembali ‘on the track’. Foto : @Sonny/Tajuknews.com/tjk/May/2021.


TAJUKNEWS.COM, Jakarta. -  Babak baru dalam pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus terjadi.  Hal ini menyangkut yang terjadi  dan terbaru, 51 pegawai KPK dinonaktifkan karena dianggap tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). telah beranggapan bahwa pelemahan KPK ini melemahkan sistem yang berlaku nantinya.

Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN) , " yang menggelar Press Conference dalam bentuk mengedepankan Kontitusi Hukum tertinggi dalam bidang tindak korupsi mengakui atas keprihatinannya terhadap kondisi KPK saat ini. Di mana pimpinan KPK yang seharusnya menegakan hukum tetapi malah melawan hukum dengan mengabaikan putusan Mahkamah Kosntitusi (MK).


“ Apa yang telah terjadi, bahwa kondisi kita sangat darurat hukum. Pegawai KPK itu yang sedang memegang peranan penting yaitu sedang menangani perkara-perkara penting. Dengan kondisi ini, dipastikan perkara tersebut terhenti,” Ujar Bob Hasan, SH  dalam konferensi pers  di DPP ARUN, Jakarta Pusat, Jumat, (28/5/2021).



Ketua Umum ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) Bob Hasan, SH dan Sekjen ARUN Bungas Bungas T Fernando Duling menunjukan baliho untuk selamatkan KPK sebagai lembaga kontitusi yang menegaskan hukum Indonesia di Kantor ARUN, Jakarta, 29/05/2021. ARUN mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengembalikan osisi 51 pegawai KPK ke posisi semula agar pemberantasan korupsi kembali ‘on the track’. Foto : @Sonny/Tajuknews.com/tjk/May/2021.



MK sendiri dalam pertimbangan putusannya terkait uji materi UU KPK, menyatakan alih status sebagai ASN tak boleh merugikan pegawai. Bob menjelaskan, maksud dari darurat hukum tersebut lantaran nantinya dengan lemahnya pemberantasan, maka korupsi makin merajalela.

“Itulah darurat hukum. Sehingga boleh jadi ini merupakan bagian dari skenario bagi penguasa yang ada di belakang, sehingga menyebabkan siapa yang memegang perkara tersebut harus bergeser,” papar Bob.

Dengan kondisi demikian, ARUN mendesak Presiden Jokowi untuk turun tangan mengembalikan posisi 51 pegawai KPK ke posisi semula agar pemberantasan korupsi kembali ‘on the track’.

Bob menambahkan, dirinya berserta mahasiswa yang tergabung dalam Kondolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (Komando) akan bergerak dan turun ke KPK dan lembaga presiden, guna mengembalikan posisi 51 pegawai tersebut.



Ketua Umum ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) Bob Hasan, SH dan Sekjen ARUN Bungas Bungas T Fernando Duling menunjukan baliho untuk selamatkan KPK sebagai lembaga kontitusi yang menegaskan hukum Indonesia di Kantor ARUN, Jakarta, 29/05/2021. ARUN mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan mengembalikan osisi 51 pegawai KPK ke posisi semula agar pemberantasan korupsi kembali ‘on the track’. Foto : @Sonny/Tajuknews.com/tjk/May/2021.



“Kami ARUN akan turun ke KPK dan presiden sendiri untuk meminta ketegasan dari lembaga presiden,” tegas Bob. 

"Bob memuturkan, "pihaknya juga akan melakukan upayan gugatan hukum baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum.

“Terkait gugatan perbuatan melawan hukum,” cetus Bob.


Hal yang sama dikemukan oleh, "Sekjen ARUN Bungas T Fernando menilai, keputusan kepada 51 pegawai KPK ini menjadi aneh lantaran proses konstitusi dengan mengambaikan keputusan MK.


“Karena berdasarkankan tata peraturan perundang-undangan kita, hierarki bahwa peraturan di bawah tidak bisa menabrak di atas. Hari ini yang terjadi, keputusan itu menabrak putusan MK, dan UU ini sendiri yang di tabrak," Ujar Fernando.


“Kami ARUN akan turun ke KPK dan presiden sendiri untuk meminta ketegasan dari lembaga presiden, juga akan melakukan upaya gugatan hukum baik melalui peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum,Terkait gugatan perbuatan melawan hukum,” pungkas Bob.

@Sonny/Tajuknews.com/tjk/May/2021.


Komentar

Berita Terkini