|

IKLAN BANNER

IKLAN BANNER
AYO INDONESIA BANGKIT, " PULIH LEBIH CEPAT BANGKIT LEBIH KUAT"

Andrian Lame Muhar : " Berikan Kesempatan Pedagang Pasar Menjual Minyak Subsidi"

Andrian Lame Muhar, SE, M.Si Ketua bidang  INKOPPAS memberikan statement terkait pengolahan harga-harga pasar di Jakarta, 27/01/2022. Menurutnya Pemerintah menstop ekspor CPO sebagai langkah agar produsen minyak goreng menjual hasil CP10 nya kedalam negeri. @Foto: Sonny/tajuknews.com/tjk/01/2022.

TAJUKNEWS.COM,Jakarta- Harga minyak goreng beberapa bulan ini yang melambung tinggi sehingga membuat keresahan baik itu konsumen( masyarakat ), maupun para pedagang itu sendiri.

Pemerintah menginfokan minyak goreng satu harga empat belas ribu rupiah(14.000)INKOPPAS sangat mengapresiasi sekali akan informasi tersebut.

"Menurut Andrian Lame Muhar, SE, M.Si Ketua bidang  INKOPPAS di Jakarta(27/01/22)" Informasi yang di sampaikan Pemerintahan  teknis pelaksanaannya belum sempurna".


Dikarenakan 1. Kalau Pemerintah memberikan minyak goreng subsidi tersebut dengan operasi pasar dan yang melakukan penjualannya adalah ASN, jadi apa fungsi para pedagang pasar 2. Kalau minyak goreng yang di subsidi Pemerintah hanya bersifat musiman seperti dua bulan sekali, kemudian harga naik kembali, itu tidak berdampak apa- apa.


"Kenapa minyak goreng harus subsidi karena minyak goreng dari dalam negeri semua, tanah dalam negeri, kelapa sawit dalam negeri, refinery dalam negeri juga, jadi kenapa harus subsidi ? Harusnya minyak goreng dengan kondisi tersebut harus murah," ujar Andrian.


Kalau hal tersebut karena mekanisme pasar seharusnya pemerintah menstop ekspor CPO dan CP10 supaya bisa fokus ke konsumsi dalam negeri saja.


Saya dengar di media cetak dan elektronik ekspor CPO telah di stop Pemerintah,saya sangat mengapresiasi sekali Pemerintah menstop ekspor CPO sebagai langkah agar produsen minyak goreng menjual hasil CP10 nya kedalam negeri.


Tapi jika menstop ekspor hanya sementara maka suatu saat para produsen akan mengekspor kembali, maka modal dalam negeri akan berkurang sehingga akan terjadi harga naik lagi.

Langkah Pemerintah membuat satu harga sudah baik tinggal tehnik membentuk suatu harga seperti apa. 


"Pemerintah harus mengintervensi para produsen minyak goreng khususnya dan para produsen kelapa sawit umumnya, yang menghasilkan minyak goreng supaya mereka menurunkan harga, bukan Pemerintah memberikan subsidi supaya harga tersebut turun,Pemerintah agar benar- benar menekan para produsen agar harga bisa turun," terang Andrian.


Harga empat belas ribu sebenarnya sudah tinggi menurut masyarakat, karena sebelumnya harga bisa sampai kisaran perliter sebelas ribu lima ratus rupiah(11.500,-) sampai dua belas ribu rupiah( 12.000,-). 


Jika dirasa sekarang dengan produksi dan inflasi harga empat belas ribu rupiah( 14.000,-) sudah rendah masyarakat bisa bilang apa, karena harga berapapun akan di beli sudah merupakan kebutuhan pokok.


Tapi yang berdampak sebenarnya bukan hanya masyarakat,  tapi pedagang pasar juga berdampak, mereka akan bingung menjual berapa sehingga menyebabkan omset pedagang pasar ikut turun.


atau juga ada barang subtitusi, minyak goreng bukan hanya kelapa sawit tapi bisa minyak goreng dari kelapa, atau sistem barter.


Para pemain minyak goreng harus di atur agar menjual hasil produksi minyak goreng sampai kepasar dan masyarakat bisa murah.

"Mengenai ketersediaan minyak goreng menurut INKOPPAS sangat banyak,"jelas Andrian.

kami di INKOPPAS baru selesai rapat kemarin, dari beberapa makloon- makloon minyak goreng yang menawarkan ke INKOPPAS produk minyak goreng yang di tawarkan sangat banyak.


Jadi sebenarnya tidak kekurangan produk minyak goreng, cuma masalahnya harga minyak goreng yang di tawarkan harganya tinggi.

Menjelang puasa, lebaran di harapkan pemerintah konsisten mengatur tentang harga minyak goreng ini atau mengatur harga CPO, CP10 dan itulah peranan Pemerintah.


"Pemerintah harus mengintervensi agar harga minyak goreng dapat turun tidak naik, pemerintah harus duduk bareng dengan para produsen, Pemerintah juga duduk bareng dengan perwakilan- perwakilan konsumen, pedagang agar harga bisa satu," harap Andrian.


"Pemerintah dapat membuat ART yakni harga eceran tertinggi dan siapapun yang menjual di atas harga tersebut dapat di kenakan hukuman, Pemerintah sudah membuat satgas pangan dan jika ada yang menimbun atau bermain di balik harga ini harus di tegakkan kembali," pungkas Andrian.

@Sonny/Tajuknews.com/tjk/01/2022.

Komentar

Berita Terkini