DR John Palinggi Tanggapi , " 25 Ribu Petisi Tokoh Masyarakat Tolak Pemindahan Ibukota Baru "

DR John N. Palinggi, MM. MBA memberikan penjelasan terkait undang-undang IKN (Ibukota Negara) di jakarta, 21/02/2022. Menurutnya tentu dengan yang dilakukan mekanisme ini kan bersama-sama dengan DPR dan diajuakan ke DPR ada hal-hal yang mesti di tempuh atau tidak dalam mekanisme undang-undang dan sudah aturan-aturan mainnya dijalankan. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/02/2022.

TAJUKNEWS.COM, Jakarta. - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Aturan ini menjadi penanda terlaksananya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU IKN, Ibu Kota Negara bernama Nusantara.

Berdasarkan Pasal 6 UU IKN, wilayah daratan Nusantara memiliki luas sekitar 256.142 hektare dan perairan laut seluas 68.189 hektare.

Kemudian, batas wilayah Nusantara sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar.

" Dalam mengembangkan suasana demokrasi indonesia kita sepakat dalam hal itu bahwa semua orang dapat memberikan tuntutan ,aspirasi, dukungan jadi kalau tuntutan aspirasi itu tidak mungkin mesti ada dukungan, nah dengan kebijakan publik yang demikian, untuk pemerintah dalam kepentingan umum itu pasti orientasinya itu berdasarkan undang-undang dasar pancasila dan undang-undang, " Ujar DR John N. Palinggi, MM. MBA di jakarta, 21/02/2022.

Dengan termasuk nya di dalam pemerintah peraturan pemerintah, peraturan presiden,dan ke bawah peraturan Menteri dan peraturan Gubernur serta perarturan Bupati dan Walikota. Jadi landasan hukum dalam mengerakkan roda pemerintahan harus berdasarkan itu . jadi kalau ada misalnya ada penolakan dari 25 ribu yah kita hargai dan kita hormati dan pemerintah juga menghargai aspirasi dari merekakan, " Ucap John.

Setiap upaya pemerintah untuk mengembangkan negara, sebab tidak mungkin lah kita diam saja begitu berselesih sana berselisih sini dan kita berdiam begitu saja yang dalam setiap kegiatan pemerintah sifatnya untuk mengembangkan martabat bangsa dan negara termasuk didalamnya menginisiasi termasuk menginovasikan suatu perencanaan itu.

" Kalau bagi saya sendiri itu saya anggap sebuah rencana besar dan memang dengan diiringi pemikiran yang besar tetapi, saya tidak ingin melihat masalah itud an saya yang termasuk yang berpikiran optimis yang menanggapi segala sesuatu itu dari sudut dengan kepentingan yang lebih luas dan kepentingan yang kecil.

Tentu dengan yang dilakukan mekanisme ini kan bersama-sama dengan DPR dan diajuakan ke DPR ada hal-hal yang mesti di tempuh atau tidak dalam mekanisme undang-undang dan sudah aturan-aturan mainnya dijalankan inikan tidak melulu sekarang semua orang menolak dan semua orang itu mekanisme perundang-undangan telah ditempuh dengan sedemikian rupa sehingga keluar undang-undang. semestinya ini dan kalau undang-undang keluar itu 30 hari setelah diundangkan dan semua warganegara untuk wajib mentaatinya.

" Kalau misalnya ada gugatan di Makhakamah Kontitusi itupun harus dihormati jadi kita tidak perlu ribut seperti misalnya dengan 25 ribu terus 270 juta ini harus sudah sempoyongan yah tidak, tidak sampai segitu, " Tutur John Palinggi.

Secara rasional pemindahan Ibukota ke kalimantan tentu yang dilihat tentang kelayakan wilayah bahwa di Jakarta itu sudah 500 juta orang dan disana baru 16 ribu orang jadi masih ada lahan yang dibangun dan yang Kedua di jakarta ini atau di jawa inikan ada perusahaan-perusahaan yang mengasilkan ekonomi tetapi mendirikan perusahaan untuk demo dan disana tidak ada demo mereka rukun dan dmaai disana.

" Ketiga disana itu tidak ada banjir sekarang ini dan suatu kita bisa mau tenggelam dan tidak ada Gunung Berapi dan yang Keempat, supaya jangan orang -orang menyampaikan aspirasi menjadi masalah, bahwa Kalimantan adalah memberi kontribusi terbesar bersama Papua terhadap menghasilan negara yang membiayai di jawa sini dan Indonesia sebesar 500 ribu Triliun nya yang artinya kontribusinya itu cukup besar, dengan demikian tidak layak dengan keributan ini berlangsung seolah-olah tidak layak dikalimantan, " Pungkasnya.

@Sonny/Tajuknews.com/tjk/02/2022.