|

IKLAN BANNER

IKLAN BANNER
AYO INDONESIA BANGKIT, " PULIH LEBIH CEPAT BANGKIT LEBIH KUAT"

Yulianus Thebu ; Majelis Rakyat Papua Meminta Presiden Jokowi Bantu Selesaikan Aspirasi Hak Suku Sumuri di Bintuni

Yulianus Thebu Anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) dan anggota panja menyampaikan aspirasi terkait hak-hak terkait suku Sumuri di  Teluk Bintuni Papua Barat, Hal ini saya menyampaikan aspirasi suku Serui terutama tugas saya sebagai anggota MRP dan tugas saya sebagai anggota kopja, di Jakarta, 28/03/2022.  Dalam hal ini mereka ingin mengerjakan pengelolaan sampah Metal, hasil pembangunan train satu dan train  dua dan itu yang di minta masyarakat untuk mengerjakan hal tersebut. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/03/2022.


TAJUKNEWS.COM, Jakarta. – Bicara Provinsi Papua saat ini menjadi headline news di berbagai laman media nasional dengan berbagai kebijakan pemerintah sampai dengan hasil sumber daya alam, Kelompok Krimnal Bersenjata (KKB) dan issue pemekaran di Papua saat ini.


" Yulianus Thebu Anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) dan anggota panja menyampaikan aspirasi terkait hak-hak terkait suku Sumuri di  Teluk Bintuni Papua Barat, Hal ini saya menyampaikan aspirasi suku Sumuri terutama tugas saya sebagai anggota MRP dan tugas saya sebagai anggota kopja . 


Yang mana ketika kita mendapat aspirasi dari masyarakat, langsung kita menindaklanjuti temuan tersebut, adapun masalah yang kita dapat di masyarakat adalah terkait dengan kegiatan oleh BP ( Brities Petroleum) di Bintuni, " Ujar Yulianus Thebu di Jakarta, 28/03/2022. 


Yulianus Thebu Anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) dan anggota panja menyampaikan aspirasi terkait hak-hak terkait suku Sumuri di  Teluk Bintuni Papua Barat, Hal ini saya menyampaikan aspirasi suku Serui terutama tugas saya sebagai anggota MRP dan tugas saya sebagai anggota kopja, di Jakarta, 28/03/2022.  Dalam hal ini mereka ingin mengerjakan pengelolaan sampah Metal, hasil pembangunan train satu dan train  dua dan itu yang di minta masyarakat untuk mengerjakan hal tersebut. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/03/2022.




" Terkait masyarakat menggunakan haknya sebagai pemilih tempat menggunakan haknya di BP, meminta pekerjaan di BP. Dalam hal ini mereka ingin mengerjakan pengelolaan sampah Metal, hasil pembangunan train satu dan train  dua dan itu yang di minta masyarakat untuk mengerjakan hal tersebut . 


Dan mereka mendapat rekomendasi dari bupati bintuni dan MRP. Harapannya PT BP  dan mitra-mitra nya menghargai rekomendasi yang di sampaikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan MRP melalui ketua MRP, " Tukas Yulanus.


" Mengenai permintaan pekerjaan masyarakat tentang pengelolaan sampah metal ini sudah satu tahun lalu dan prosesnya dan prosesnya sebenarnya sudah di lelangkan dan masyarakat ikut proses lelang, " Kata Yulianus.

Mengenai permintaan pekerjaan masyarakat tentang pengelolaan sampah metal ini sudah satu tahun lalu dan prosesnya, sebenarnya sudah di lelangkan dan masyarakat ikut dalam proses lelang tersebut dan sudah jalan mencapai tahap akhir..dan 6 bulan ini belum ada pengumuman, adat masyarakat meminta kepada BP ataupun mintra-mitranya terutama yang melaksanakan ini, yaitu PT CSDS untuk mengumumkan pemenangnya. 

" Mengenai tanah yang di jual 15 rupiah,  awalnya masyarakat menganggap kegiatan BP ( British Petroluem) sangat baik untuk pembangunan daerah maupun pembangunan negara, terkait investasi negara yaitu migas, sehingga masyarakat secara sadar menerima kehadiran BP di sana. 



Yulianus Thebu Anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) dan anggota panja menyampaikan aspirasi terkait hak-hak terkait suku Sumuri di  Teluk Bintuni Papua Barat, Hal ini saya menyampaikan aspirasi suku Serui terutama tugas saya sebagai anggota MRP dan tugas saya sebagai anggota kopja, di Jakarta, 28/03/2022.  Dalam hal ini mereka ingin mengerjakan pengelolaan sampah Metal, hasil pembangunan train satu dan train  dua dan itu yang di minta masyarakat untuk mengerjakan hal tersebut. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/03/2022.


Mengenai konpensasi harga tanah 15 rupiah yang di terima masyarakat, menurut MRP akhirnya terbentuk panja ( panitia kerja) untuk menangani kasus ini,  MRP melihat ini adalah harga yang tidak wajar. Karna 1 meter persegi di nilai 15 rupiah  MRP melihat sesuatu yang tidak wajar. 


" Menurut Yulianus karena bagaimanapun yang lalu sampai sekarang 15 rupiah itu menganggap masyarakat adat tidak di hargai, MRP merasa masalah ini wajib di bicarakan dan akhirnya terbentuk panja". 


Sebagai salah satu anggota panja dan tetap terus berjuang terhadap tanah masyarakat adat  suku Semuri di bintuni, sampai saya ke jakarta untuk membicarakan dengan pihak-pihak terkait, yaitu BP dan lain-lain di Jakarta. Luasnya tidak tahu pasti, informasi dari masyarakat. 

" Sampai  lautpun di pakai untuk kerja dan masyarakat tidak di berikan akses sama sekali untuk masuk di wilayah tersebut, padahal daerah tersebut bagi nelayan untuk mencari makan di laut, sejak ada aktifitas di sana masyarakat tidak bisa lagi, " Ucap[ Yulianus.


BP sebagai pelaksana tapi yang bertanggung jawab penuh adalah SKK Migas dan negara harus peduli dengan harkat masyarakat yang ada di bintuni. Harga tanah jangan 15 rupiah, tetapi paling tidak perlu di tinjau kembali tentang harga tersebut, " Jelasnya.


Dan kalau ada pekerjaan2 yang di minta masyarakat yaitu pengelolaan limbah metal harus di perhatikan. Jika masyarakat bisa mengerjakan kasih saja ke masyarakat. Mayarakat memang tidak bisa, tapi masyarakat memiliki bapak angkat," Tutur Yulianus selaku anggota MRP.


Yulianus Thebu Anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) dan anggota panja menyampaikan aspirasi terkait hak-hak terkait suku Sumuri di  Teluk Bintuni Papua Barat, Hal ini saya menyampaikan aspirasi suku Serui terutama tugas saya sebagai anggota MRP dan tugas saya sebagai anggota kopja, di Jakarta, 28/03/2022.  Dalam hal ini mereka ingin mengerjakan pengelolaan sampah Metal, hasil pembangunan train satu dan train  dua dan itu yang di minta masyarakat untuk mengerjakan hal tersebut. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/03/2022.


Pihaknya berasumsi bahwa  yang mempunyai pengalaman Internasional dan sudah memenuhi kualitas untuk bekerjasama dengan BP jadi tidak ada alasan mengatakan masyarakat tidak bisa. Masyarakat tahu bahwa masalah ini adalah salah tapi saat ini masyarakat bertindak diam, jadi jangan sampai masyarakat marah jika masyarakat marah maka BIPI akan terganggu, investasi akan terganggu dan Negara akan rugi, " Tandasnya.


" Karena yang di jual ini adalah Migas terkait permintaan masyarakat tentang pengelolaan sampah metal, MRP sudah mengurus selama 1 tahun dengan BP Bintuni jawabannya tetap sama yaitu sedang dalam proses dan proses akhirnya mayarakat ikut adakan lelang terbuka.

BP menjelaskan bahwa mereka sedang fokus mengerjakan krain 3 karena tahun 2023 BP harus siap import karena pembelinya sudah siap, bagi masyarakat itu urusan BP,  masyarakat menginginkan hasil lelang pada masyarakat di umumkan dan bertanya-tanya kepada MRP. 


" Masyarakat terus mempertanyakan tentang kerja MRP, masyarakat tetap menginginkan jawaban secara tertulis Secara baik dan di sampaikan kepada masyarakat, kami belum menempuh jalur hukum". 


Kami masih bersurat- menyurat dan bertelepon kami memilih menjalankan ke media karna di Zaman yang tranparan dengan media yang sangat cepat dalam menyampaikan informasi, kami berharap rekan-rekan media dapat menyebarkan informasi tersebut, " Pinta Yulainus. 

Pemerintah harus membantu MRP, masyarakat untuk menyampaikan hal ini kepada Harapan Saya datang ke jakarta  karena bapak Jokowi mempunyai hati terhadap masyarakat papua.

Inveatasi ini penting untuk menambah devisa negara, APBN untuk membangun semua infrakstruktur seluruh indonesia. Kontribusi masyarakat Papua untuk negara ini sudah besar, saya berharap bapak presiden Jokowi tidak menutup mata, tapi melihat ini dan memanggil pihak-pihak terkait terutama menteri-menteri  yang berkaitan dengan Migas agar persoalan ini dapat diselesaikan, " Pungkasnya.


@Sonny/Tajuknews.com/tjk/03/2022.


Komentar

Berita Terkini