|

Ketum Kombatan Budi Mulyawan "Bicara Cawapres Jokowi Baiknya Dari Luar Partai Politik"


Ketua Umum Kombatan, Budi Mulyawan, SH. Trionenews.com/22/juli/2018/dok foto Sonny Eko.K

Jakarta, Trionenews.com. Joko Widodo atau Jokowi masih menutup rapat-rapat bakal calon wakil presidennya di Pilpres 2019. Tidak heran masyarakat pun masih menunggu, sekaligus menebak-nebak siapa gerangan. Namun, relawan Jokowi percaya jika mantan gubernur DKI Jakarta itu akan memilih pasangannya yang tepat.

“Jika kami diminta masukan, kita siap membantu Pak Jokowi memberikan saran atau pendapat seperti apa sosok cawapresnya,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Komunitas Banteng Asli Nusantara atau Kombatan, Budi Mulyawan, di Jakarta, 22/06.

Sebagai relawan, Kombatan kata Budi tidak dalam posisi dukung mendukung, karena Kombatan adalah relawan Jokowi, bukan relawan calon wakil presiden (cawapres).

“Karenanya kita harus percaya, memberi keleluasaan full ke pak Jokowi untuk memilih calon pasangannya,” ujar Budi yang disapa Cepi ini.

Sebagai capres incumbent lanjut dia, maka dalam pencalonannya ini Jokowi harus mendapat dukungan politik yang maksimal dari partai koalisi. Hal ini demi menjaga soliditas partai koalisi itu sendiri memenangkan Jokowi dalam pilpres 2019.

“Berbahaya juga jika sampai partai koalisi pendukung pak Jokowi tidak solid, ada persolan ditimbulkan,” ujar Budi.

Nah kata dia, untuk menjaga soliditas tersebut, Kombatan menyarankan cawapres Jokowi sebaiknya dari luar unsur partai politik. Cawapres Jokowi lebih tepat harus non parpol.

“Harus non parpol,” tegasnya.

Dari semua pertimbangan tersebut, Budi Mulyawan melihat Jokowi lebih tepat jika memilih calon pendamping nya menghadapi pilpres 2019 memberi peluang sebesar-besarnya pada civil society.

“Pilihan kepada civil society tepat di alam demokrasi dewasa ini,” katanya menambahkan.

Sosok atau figur dari non parpol itu kata Budi harus mempertimbangkan situasi politik seperti menjelang pilpres nanti, misalnya apakah Indonesia sedang menghadapi persoalan-persoalan perekonomian, atau Indonesia sedang menghadapi ancaman persatuan dan kesatuan bangsa.

“Pak Jokowi harus mempertimbangkan seperti apa situasi politik yang sedang berkembang nanti,"pungkasnya.
Komentar

Berita Terkini