 |
| Bantuan beras Presiden saling berargumen tentang data penerima Bantuan Sosial yang tidak valid, hal tersebut dibuktikan dengan makin tidak karuannya data penerima bansos di DKI Jakarta, 12/05/2020.Ketua RT di wilayah DKI Jakarta, Ichwan mengatakan, pihaknya selaku pengurus RT merasa sangat kecewa terjadi pengambil kebijakan di pemerintah pusat terkait bansos. ©Sonny/Tajuknews.com/tjk/05/2020. |
TAJUKNEWS.COM, Jakarta. - Belum lama pihak pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saling berargumen tentang data penerima Bantuan Sosial yang tidak valid, hal tersebut dibuktikan dengan makin tidak karuannya data penerima bansos yang terhitung masuk pada tahap kedua di tengah kondisi pandemi Covid 19, yang telah menghamcurkan sendi-sendi perekonomian masyarakat.
Salah satu Ketua RT di wilayah DKI Jakarta, Ichwan mengatakan, pihaknya selaku pengurus RT merasa sangat kecewa dan tidak habis fikir, apa yang ada di benak para pengambil kebijakan di pemerintah pusat terkait bansos tahap kedua yang diketahui dikelola melalui Kementerian Sosial dan Bulog.
"Di Pemprov DKI ada perbaikan dalam hal pendataan penerima bansos provinsi dan itu melibatkan RT/RW. Namun yang terjadi di Bansos pusat adalah degradasi data penerima. Coba lihat yang terjadi, dalam satu RT hanya muncul satu nama penerima Bansos (Satu Kepala Keluarga untuk Bansos 25 Kg), bahkan terjadi ada RT yang sama sekali tidak muncul penerimanya," jelas Ichwan Ketua RT. 013 RW. 02, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur, 12/05/2020.
Banyak pengurus RT dan RW di sejumlah wilayah di DKI harus memutar otak dan meredam warganya hanya karena data penerima bansos yang tidak sesuai harapan seperti yang dijanjikan pemerintah.
"Kami tidak habis fikir, apa yang ada di otak dan hati mereka yang mendata penerima Bansos ini ?," tambahnya.
Lebih jauh, pihaknya debagai pengurus RT yang notabene merupakan kepanjangan tangan serta ujung tombaknya pemerintah pusat, merasa dibenturkan oleh warganya, yang diketahui masyarakat perekonomian menengah ke bawah.
"Kami sebagai kepanjangan tangan pemerintah di bagian terendah, merasa dibenturkan dengan warga kami sendiri. Pemerintah terlihat tidak ada keinginan yang kuat untuk betul-betul membantu masyarakat yang terdampak Covid 19. Saya yakin bahwa hal seperti ini akan terulang kembali di waktu yang akan datang (penerima Bansos-red)," u ungkapnya.
"Sekali lagi kami tegas kan, cukup berretorika manis dan ideal di media massa. Buktikan di lapangan bahwa kalian memang layak jadi pemimpin yang melayani masyaratkat," cetusnya.
©Sonny/Tajuknews/tjk@/05/2020.
