 |
| Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah sepakat untuk kembali menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas hingga bulan Agustus mendatang di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Rabu (30/6/2021). Dari hasil rapat koordinasi seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut sepakat untuk menunda pelaksanaan PTM terbatas hingga bulan Agustus mendatang. @Dyan/tajuknews.com/tjk/Juli/2021. |
TAJUKNEWS.COM, MEDAN. - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) beserta Pemerintah Kabupaten (Pemkab)/Pemerintah Kota (Pemko) se-Sumut sepakat untuk kembali menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas hingga bulan Agustus mendatang.
Hal tersebut terungkap dari hasil rapat koordinasi Pemprov Sumut dan seluruh Pemkab/Pemko se-Sumut yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Rabu (30/6/2021).
"Dari hasil rapat koordinasi seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumut sepakat untuk menunda pelaksanaan PTM terbatas hingga bulan Agustus mendatang,” ujar Wagub Musa Rajekshah, yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar, kepada wartawan.
PTM terbatas ini ditunda dari jadwal yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebelumnya yakni 12 Juli 2021. Ditunda bukan berarti sistem pembelajaran berhenti, sistem belajar tatap muka saja yang ditunda, sembari melihat perkembangan keadaan kesehatan dan perkembangan Covid 19 di wilayah-wilayah yang ada di Sumut.
"Kita akan pantau perkembangan keadaan kesehatan dan perkembangan Covid-19 di wilayah-wilayah yang ada di Sumut, hingga Agustus dan nanti baru kita umumkan kembali,” kata Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.
Ijeck menjelaskan bahwa pembelajaran di tahun ajaran baru, serta penerimaan siswa baru akan tetap dilaksanakan dengan menerapkan sistem online dan pertemuan secara daring, sembari menunggu keadaan yang membaik.
Untuk itu Ijeck meminta agar Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satgas Covid-19 Sumut, dalam hal memenuhi persentase vaksinasi bagi tenaga pendidik.
"Pendidikan itu tidak bisa berjalan sendiri, kita harapkan Dinas Kesehatan pun bisa sejalan, begitu pun Satgas Covid-19 yang ada di Sumut, harus terus melakukan pengawasan, mengawal vaksinasi agar terus bisa berjalan dan tidak terjadi klaster-klaster baru. Untuk vaksin, Presiden Joko Widodo pun sudah memperbolehkan usia di atas 12 tahun untuk melakukan vaksin, Sumut pun akan meminta tambahan jatah vaksin pada Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Syaifuddin mengatakan, untuk tenaga pengajar yang berada di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sudah mencapai 70% yang sudah divaksin. Selebihnya belum divaksin karena memang tidak memenuhi syarat untuk diberikan vaksin.
“Ada yang memang memiliki penyakit tertentu, atau ketika hendak divaksin dia sedang sakit," terangnya.
Dinas pendidikan juga sudah membentuk tim, yang akan bertugas memberikan pengetahuan pada orang tua dan tenaga pendidik, tentang apa yang harus dilakukan saat pembelajaran di masa pandemi ini. Tim tersebut juga akan melakukan evaluasi, apakah di bulan Agustus mendatang bisa diterapkan atau tidak PTM terbatas di Sumut ini.
Sedangkan Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut Aris Yudhariansyah mengungkapkan saat ini penambahan jumlah kasus positif terpapar Covid-19 berkisar 100 - 200 orang.
“Walau pun penambahan kasus kita tinggi, tapi ketersediaan tempat tidur kita masih berada diangka 35%, artinya jika ditinjau dari jumlah Bed Occupancy Rate (BOR) kita masih berada pada zona hijau,” ujarnya.
Seperti diketahui, keputusan penundaan PTM tersebut juga sejalan dengan arahan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, dimana dalam berbagai kesempatan Gubernur selalu menegaskan penerapan PTM harus dengan kajian para ahli dan berbagai pihak terkait.
Gubernur tidak ingin penerapan PTM justru akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di sekolah sehingga dikuatirkan anak-anak yang menjadi korbannya.
“Kesehatan dan keselamatan anak adalah yang utama, jadi semuanya harus dikaji dahulu oleh ahlinya dan pihak terkait lainnya,” ujar Gubernur, beberapa waktu lalu.
@Dyan/tajuknews.com/tjk/Juli/2021.
