Presiden KP2IT: Ebit.T.SH, " Menolak Vaksinasi Covid-19 dan Hak Asasi Kesehatan Pada Setiap Rakyat Indonesia

Presiden KP2IT: Ebit.T.SH. Menolak Vaksinasi Covid-19, sama halnya dengan Ribka Tjiptaning Anggota DPR RI yang sebelumnya menyatakan tidak mau divaksinasi, di Jakarta, 07/07/2021. Negara Hadir Untuk Melindungi Rakyatnya dan mencari solusi terbaik demi keselamatan jiwa dan raga bukan untuk di tekan dan di perangi, artinya Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/Juli/2021.

TAJUKNEWS.COM, Jakarta. - Dalam pengambilan kebijakan pemerintah di era pandemi Covid-19, seharusnya dapat direalisasikan kepada masyarakat untuk memberikan ketenangan dalam penanganan kesehatan di berbagai daerah Indonesia.

Hal ini yang mendorong Presiden KP2IT ( Komite Pemuda Pembangunan Indonesia Timur ) Ebit.B.T, SH, Melakukan kritikan terhadap Pemerintahan Jokowi yang yang tak pro rakyat dengan menekan hak asasi kesehatan untuk di Vaksin, " Ujarnya di Jakarta, 07/07/2021.

" Kondisi rakyat Indonesia saat ini lebih parah dan mencekam melebihi negara Korea Utara , " banyak ancaman-ancaman yang telah membunuh rakyat, sangat menderita kondisi yang telah di kendalikan oleh negara sekarang ini, " Cetus Ebit.

Seharusnya negara hadir untuk menyelamatkan rakyatnya jangan memaksakan vaksin, karena vaksin di Indonesia belum di setujui oleh WHO seharusnya vaksin yang kita punya yaitu vaksin Nusantara dan kedua ketua PPKM Darurat jangan Luhut B.P semestinya orang yang bisa dan ahli seperti mantan Menkes Dr. Siti Fadilah Supari dan Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dipertahankan, " Ucapnya.

" Kalau negara dan pemerintah harus ikuti dengarkan kata rakyat jangan ego dalam mengambil kebijakan, jangan takut-takut untuk mengangkat Siti Fadilah yang telah mengatasi Flu Burung saat itu dan merupakan ahlinya".

" Pemerintah saat ini jangan mengancam rakyat untuk melakukan yang tidak pro rakyat. " Allah SWT akan melaknatullah dan waktu nya sudah dekat dan tiba," Imbuh Ebit.

" Menurutnya vaksin itu bukan jaminan tidak tertular dan masuk kedalam tubuh dan menguatkan imun".

Menteri Kesehatan saat ini juga bukan dari kesehatan namun dari perbankan yang tidak membidangi kedokteran ini telah menjadi kesalahan besar di rezim Jokowi.

" Keadaan saat ini telah membunuh rakyat secara perlahan, mereka di tuntut untuk di Vaksin dan harus memiliki sertifikat vaksin untuk melakukan kegiatan baik secara formal maupun non formal".

Di berbagai negara-negara di Amerika, Rusia dan Eropa , hal ini dilakukan Rusia tidak memaksakan warganya untuk melakukan vaksin hal sama juga dilakukan Amerika tidak memaksakan warganya kenapa di negara di paksakan." Kenapa kita seperti ini di ancam untuk di Vaksin harus mempunyai sertifikat vaksin kalau tidak, tidak bisa kerja ini apa apaan ini sepertinya kita hidup melebihi di negeri Korea Utara, kita dihabiskan, dan di bunuh secara perlahan".