 |
| Harga minyak goreng di berbagai supermarket ada tingkat turunnya harga namun masih diimbangi dengan harga kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak sawit/CPO , Jakarta, 02/08/2022. Dibutuhkan bauran kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng di Tanah Air. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/08/2022. |
TAJUKNEWS.COM, Jakarta. - Isu tentang minyak goreng masih sensitif di telinga masyarakat hal ini yang selalu menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan masyarakat yang notabene nya yang menjadi kebutuhan bahan minyak goreng sebagai bahan utama.
"Baik itu tentang harga yang naik turun maupun tentang ketersediaan minyak goreng tersebut masih menjadi perbincangan.
Sahat Sinaga Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia ( GIMNI) dalam diskusi Virtual (1/8/22) meminta "Pemerintah agar kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak sawit/CPO segera dihapus".
"Kebijakan ini harus dihapus agar bisa mengurai permasalahan minyak sawit di dalam negeri," ujar Sahat.
Lebih lanjut Sahat menjelaskan," Ekspor harus no barrier. DMO dan DPO hapus, enggak usah malu. Di Indonesia DMO berhasil, iya hanya untuk batu bara. Karena gampang, pemainnya cuma PLN meski perusahaan tambangnya banyak. Jadi bisa gampang dikontrol. Pakai kebijakan yang civilized, yaitu tarif. Kalau DMO itu 'perkosaan," Cetusnya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono juga mengamininya.
"Dibutuhkan bauran kebijakan yang tepat dalam menyelesaikan persoalan minyak goreng di Tanah Air," ujar Joko.
Menurut Joko," DMO yang selama ini dijadikan instrumen ketersediaan minyak goreng di dalam negeri belum optimal bahkan justru menjadi constraint (kendala) bagi ekspor, Jadi memang ada kompleksitas pada DMO".
"Bauran kebijakan yang ideal dan tepat bisa menguntungkan petani dari sisi harga Tandan Buah Segar (TBS)," ungkap Joko.
Selain itu pemenuhan minyak goreng harga murah bagi masyarakat kelas bawah juga tetap terus menjadi perhatian.
"Bauran kebijakan itu harus bisa menjamin ketersediaan sekitar 2,5 juta ton bagi kelompok masyarakat kelas bawah,Tapi jangan mengorbankan ekspor yang setahun mencapai 35 juta ton. Seharusnya, ini yang menjadi fokus bauran kebijakan pemerintah," pungkas Joko.
@Sonny/Tajuknews.com/08/2022.
