|

IKLAN BANNER

IKLAN BANNER
PEMILU 2024

Said Aqil Sirodj Tak Bisa Jawab Bicara Politik, Namun Tokoh NU Bisa Dampingi Anies

Wakil Mustasyar Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di kebayoran baru, Jakarta ( 25/3/23).  Menanggapi pernyataan yang menyebutkan bahwa tokoh NU layak menjadi calon wakil Presiden( cawapres) Anies Baswedan. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/03/2023.


TAJUKNEWS.COM, Jakarta. - Dinamika politik yang terus menggeliat jelang pemilu 2024, menampilkan atau mendampingkan tiap- tiap calon dengan pasangan masing- masing.

Setiap partai, setiap ormas mempunyai kerangka/ kiat- kiat  masing- masing untuk menjaring masa dan simpatisannya.

Wakil Mustasyar Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di kebayoran baru, Jakarta ( 25/3/23)  menanggapi pernyataan yang menyebutkan bahwa tokoh NU layak menjadi calon wakil Presiden( cawapres) Anies Baswedan.


Menurutnya, hal tersebut merupakan urusan politik. "Itu masalah politik, saya enggak bisa jawab," ujar Said Aqil.


Lebih lanjut, saat ditanya soal apakah Anies sengaja mendekatinya dan pihak NU untuk urusan mencari cawapres, menurut Said Aqil, upaya pendekatan boleh saja terjadi.


"Ya boleh-boleh saja masa enggak boleh mau dekat siapa, dekat siapa," terangnya.


Adapun beberapa waktu Anies Baswedan sempat terlihat bersama Said Aqil dalam sebuah acara. Kebersamaan itu terungkap dari postingan Instagram resmi Anies Baswedan.


Diberitakan sebelumnya, Perwakilan Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan, tokoh dari Nahdlatul Ulama layak dipilih untuk menjadi cawapres untuk mendampingi Anies.


Alasannya, NU merupakan salah satu organisasi massa terbesar di Indonesia.


“NU organisasi yang terbesar, sangat layak apabila masyarakat mempertimbangkan itu sebagai opsi (cawapres),” ujar Sudirman ditemui di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).


Akan tetapi, ia menggarisbawahi bahwa dalam nota kesepakatan, terdapat lima syarat pemilihan calon presiden (capres).


Di sisi lain, Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) juga mempertimbangkan latar belakang, dan kerentanan politik figur tersebut.


“Walaupun basis massanya besar tapi kalau punya beban urusan hukum itu ya pasti repot,” ungkapnya.

"Itu kita timbang semuanya, dan mencari yang terbaik, mendengar masyarakat. Insya Allah waktunya masih cukup,” pungkasnya.


@Sonny/Tajuknews.com/tjk/03/2023.

Komentar

Berita Terkini