|

IKLAN BANNER

IKLAN BANNER
PEMILU 2024

ALFI Kecewa Terhadap Pemerintah Natasi Angkutan Logistik Saat Jelang Lebaran

 

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) keberatan dengan diterapkannya pembatasan angkutan logistik pada saat momen lebaran. Jakarta, 04/04/2023. Menurut Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim.  Kita sendiri juga keberatan karena adanya pembatasan terhadap angkutan logistik pada saat momen lebaran nanti. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/04/2023.


TAJUKNEWS.COM/Jakarta-Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) keberatan dengan diterapkannya pembatasan angkutan logistik pada saat momen lebaran. ALFI baru akan mendukungnya jika peraturan tersebut tidak memberatkan bagi para pelaku ekspor impor dan dunia usaha.


“Saya sebagai ketua asosiasi juga keberatan kalau pemerintah buat aturan kayak gitu. Kita sendiri juga keberatan karena adanya pembatasan terhadap angkutan logistik pada saat momen lebaran nanti,” ujar Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim.


Dia mengatakan logistik itu bukan hanya sekedar ekspor impor semata tapi juga termasuk pergerakan barang di dalam negeri juga. “Logistik itu kan perpindahan barang dari end to end. Kami mengapresiasi apa yang sudah coba diatur oleh pemerintah dan telah dijelaskan dalam konferensi pers kemarin. Namun tukasnya.


Terkait barang-barang ekspor impor, dia juga memperingatkan agar dalam kebijakan yang akan dibuat pemerintah terkait lebaran itu tidak mengganggu pengiriman barang ke luar negeri dan pengangkutan barang-barang dari luar negeri ke penerimanya. “Jika itu sampai terganggu, jelas itu akan mempengaruhi devisa kita,” katanya.


Begitu juga terhadap para pengusaha, menurutnya, pemerintah juga harus memberikan ruang bagi mereka agar kebijakan tersebut tidak mengganggu operasional di pabrik-pabrik mereka. “Jadi, pada dasarnya kami sangat mendukung peraturan tersebut jika tidak mengganggu devisa dan menghambat pengusaha,” ucapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mengatakan kegiatan momen lebaran tidak boleh mengganggu aktivitas distribusi logistik. Karena menurutnya, peniadaan distribusi barang atau logistik itu akan menyebabkan kelangkaan barang di daerah-daerah yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang memicu inflasi. “Intinya, kelancaran mudik tetap menjadi perhatian utama, tapi ketersediaan dan distribusi logistik juga tidak boleh diganggu,” ujarnya.


Karena, menurutnya, jika logistik terganggu, apalagi yang terkait kebutuhan sehari-hari seperti sembako, makanan dan minuman jadi, air minum kemasan, itu juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan bisa mempengaruhi kinerja ekonomi dan inflasi. Jadi, lanjutnya, distribusi logistik ini juga harus dipastikan tidak boleh terhenti selama musim lebaran nanti.


“Jadi, jangan sampai terjadi inflasi karena ketika barang tidak bisa didistribusikan karena numpuk di gudang utama atau masih di pabrik dan tidak terdistribusi sehingga kemudian di masyarakat menjadi tidak tersedia. Selain itu, juga jangan sampai harus menyediakan penyimpanan khusus ataupun pengangkutan khusus, yang membuat biaya pengiriman bertambah. Itu kan akan membuat harganya menjadi naik dan akan menimbulkan inflasi,” katanya.


Pakar Transportasi Senior yang juga Kepala Pusat Kajian Kebijakan dan Sistem Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Suripno, juga menyarankan agar kebijakan transportasi lebaran tidak mengganggu kegiatan transportasi barang atau logistik. “Pelarangan terhadap angkutan barang itu justru akan sangat merugikan pemerintah dari sisi ekonomi,” ujar mantan Direktur Keselamatan Kementerian Perhubungan ini.


Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta agar wacana pembatasan angkutan logistik lebaran 2023 mempertimbangkan berbagai hal seperti waktunya dan juga jenis barangnya. Hal itu bertujuan agar kebijakan itu nantinya tidak merugikan para pelaku usaha.  


“Pembatasan terhadap angkutan logistik harus memperimbangkan berbagai hal seperti waktunya dan juga jenis barangnya agar tidak merugikan pelaku usaha dan tidak menimbulkan dampak terhadap kenaikan harga barang tersebut,” ujar  Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Kasan.


Dia mengatakan wacana kebijakan yang disampaikan Kemenhub terkait pelarangan angkutan Lebaran 2023 itu masih akan dirapatkan lagi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.  “Kebijakan tersebut belum ada keputusan bulat dan masih akan dirapatkan lagi dengan kementerian lembaga terkait,” katanya.


Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga mengatakan belum ada diskusi antar kementerian dan lembaga terkait mengenai wacana pembatasan pergerakan angkutan barang saat arus mudik dan balik Lebaran 2023.  Kemenperin berharap kebijakan transportasi angkutan barang pada Lebaran 2023 ini berpedoman pada pengalaman tahun-tahun sebelumnya.  


Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Heru Kustanto, mengatakan meski aturan angkutan logistik pada saat momen lebaran itu merupakan wewenang Kemenhub, tapi itu juga akan didiskusikan lagi bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya.  “Itu pasti akan ada diskusi lebih lanjut dengan kementerian lembaga terkait sehingga industri juga tidak terganggu,” ujarnya.


Menurutnya, peraturan pergerakan angkutan barang saat arus mudik dan balik Lebaran 2023 nanti harus berpedoman pada pengalaman pada lebaran tahun-tahun sebelumnya. “Yang penting adalah sosialisasinya juga sehingga pelaku industri dapat mempersiapkan diri jauh-jauh hari sehingga tidak mengganggu aktivitas industrinya,” katanya.


Karenanya, kata Heru, saat pembahasan antar kementerian dan lembaga terkait lainnya nanti, Kemenperin akan menyampaikan semua keberatan-keberatan dari industri terkait adanya wacana pembatasan pergerakan angkutan barang saat arus mudik dan balik Lebaran 2023. “Keberatan-keberatan dari industri terkait pelarangan itu akan menjadi masukan yang nanti akan kami sampaikan pada rapat terkait hal ini. Untuk sementara, saat ini saya belum bisa memberikan penjelasan lebih rinci lagi,” ucapnya.


@Sonny/Tajuknews.com/tjk/04/2023.

Komentar

Berita Terkini