 |
| Fauzan Fadel, B.Eng (Hons), MBA, Indonesia memang sudah memiliki cetak biru seperti Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan National Logistic Ecosystem (NLE). Namun, dalam praktiknya, upaya ini kerap terbentur ego sektoral dan kurangnya koordinasi lintas lembaga di Jakarta, 31/07/2025. Akibatnya, Indonesia menanggung biaya logistik sebesar 23% dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain yang berkisar antara 12–15%. @Sonny/Tajuknews.com/tjk/07/2025. |
TAJUKNEWS.COM/ Jakarta. - Logistik adalah nadi perekonomian. Ia menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia, nadi ini masih tersumbat oleh kerumitan birokrasi dan tumpang tindih kebijakan antar lembaga pemerintah.
"Indonesia memang sudah memiliki cetak biru seperti Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan National Logistic Ecosystem (NLE). Namun, dalam praktiknya, upaya ini kerap terbentur ego sektoral dan kurangnya koordinasi lintas lembaga, "Ujar Fauzan Fadel, B.Eng (Hons), MBA, di Jakarta, 31/07/2025.
"Adapaun Contoh nyata di lapangan adalah pengelolaan pelabuhan yang diatur oleh Kemenhub namun dikelola oleh Pelindo, serta perizinan ekspor-impor yang melibatkan banyak instansi seperti Kemendag, Kemenperin, BPOM, dan Bea Cukai. Semua memiliki sistem dan aturan masing-masing yang tidak terintegrasi, " Jelasnya.
Akibatnya, Indonesia menanggung biaya logistik sebesar 23% dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain yang berkisar antara 12–15%. Hal ini menyebabkan harga barang lebih mahal, menurunkan daya saing industri, dan membuat investor berpikir ulang.
Solusi yang dapat ditempuh mencakup:
1. Audit dan harmonisasi regulasi logistik secara nasional.
2. Penguatan peran koordinatif Kemenko Perekonomian dalam mengarahkan dan mengawasi kebijakan lintas sektor.
3. Pembangunan satu platform digital logistik nasional (single window) agar seluruh proses logistik lebih cepat dan efisien.
4. Penyusunan roadmap logistik nasional yang inklusif, berbasis data, dan melibatkan pemerintah pusat serta daerah.
Logistik bukan hanya soal teknis pengiriman barang, tapi soal bagaimana negara ini membangun daya saing dan efisiensi ekonomi. Dengan menyatukan langkah dan visi antar lembaga, Indonesia bisa menjadikan sektor logistik sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan logistik yang kompleks—mulai dari tingginya biaya logistik, ketimpangan infrastruktur antar wilayah, fragmentasi sistem antar moda, hingga kurangnya integrasi data dan digitalisasi. Hingga 2025, biaya logistik Indonesia masih berada di kisaran 14,3% dari PDB, jauh di atas negara-negara maju.
Sebagai profesional dengan latar belakang teknik dan manajemen, saya mengajukan serangkaian ide strategis dan sistematis untuk mempercepat reformasi logistik nasional. Tujuannya jelas: menciptakan ekosistem logistik nasional yang terhubung, efisien, berkelanjutan, dan adil secara ekonomi, " Ucapnya.
1. Membangun Platform Logistik Nasional Berbasis 4PL
Diperlukan pendekatan platform logistik nasional berbasis 4PL yang mampu mengintegrasikan sistem transportasi, gudang, pergudangan digital, dan pelaku logistik lokal. Platform ini harus bersifat terbuka (open API) agar dapat diakses oleh startup logistik, UKM, hingga e-commerce daerah. Dengan big data dan kecerdasan buatan, sistem ini dapat memberikan real-time tracking, demand forecasting, dan efisiensi routing.
2. Efisiensi Biaya Logistik melalui Sinergi Antarmoda
Biaya logistik tinggi disebabkan dominasi moda darat (truk), kemacetan, dan ongkos BBM. Untuk menurunkannya:
- Perluasan moda kereta barang (rail freight) dan tol laut
- Insentif perpindahan moda dari darat ke laut/rel
- Pengembangan pelabuhan kecil, dry port, dan hub regional di luar Jawa
3. Infrastruktur Digital dan Integrasi Sistem Nasional
Indonesia memerlukan satu sistem terintegrasi: dashboard logistik nasional. Sistem ini menggabungkan WMS, TMS, pelabuhan, bea cukai, hingga pengiriman e-commerce. Dengan pendekatan single-window logistics, waktu tunggu, biaya tersembunyi, dan duplikasi proses bisa dihapuskan.
4. Last-Mile Delivery untuk UMKM dan Daerah 3T
Last-mile delivery menyumbang hampir 50% biaya logistik. Untuk efisiensi, perlu pendekatan:
- Locker dan pickup point terdesentralisasi
- Smart-routing kurir dengan AI
- Penguatan peran mitra lokal dan pengemudi independen
- Pemanfaatan drone dan kendaraan listrik untuk daerah terpencil
5. Reformasi Regulasi dan Holding Logistik Nasional
Regulasi logistik nasional masih tersebar di banyak kementerian. Dibutuhkan Badan Otoritas Logistik Nasional untuk:
- Menyusun roadmap logistik 2030
- Menyatukan BUMN logistik dalam holding sinergis
- Memberi insentif fiskal untuk digitalisasi dan moda hijau
6. SDM dan Pendidikan Logistik Digital
Transformasi logistik membutuhkan SDM baru yang memahami teknologi dan supply chain global. Solusinya:
- Akademi Logistik Nasional berbasis digital
- Sertifikasi kurir, pengelola gudang, operator ekspor-impor
- Kurikulum vokasi berbasis AI dan e-commerce logistics
Indonesia membutuhkan keberanian untuk menyatukan kekuatan aset logistik nasional dalam satu ekosistem modern. Dengan visi platform nasional berbasis digital dan kolaborasi antarmoda, kita dapat menurunkan biaya logistik, memperkuat UMKM, dan membuka akses ekonomi yang lebih adil. Reformasi logistik bukan sekadar efisiensi, tetapi bentuk nyata pembangunan berkeadilan, " Pungkasnya.
